BANDUNG,FOKUSJabar.id: Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan menganggap pandemi virus corona (Covid-19) berdampak pada tekanan terhadap industri media, bahkan sektor iklan maupun kerjasama komersil semakin kecil.
Tidak hanya itu, kondisi tersebut pun mengancam eksistensi media mainstrem yang mampu menangkal hoaks tergeser sosial media.
Demikian disampaikan Muhammad Farhan melalui rilisnya, Selasa (29/9/2020). Dia menilai bahwa rangkaian jurnalistik yang membutuhkan pendanaan memadai menjadi tantangan di masa pandemi ini.
Menurut dia, situasi itu harus didorong, sebab hanya media yang bisa memenuhi keinginan publik untuk mendapatkan informasi resmi, terverifikasi dan bebas hoaks.
BACA JUGA:DPRD Jabar Siap Dorong Bansos 3-4 untuk Industri Kecil
Selain itu, saat ini ada langkah-langkah perusahaan yang memotong belanja media mainstream dan memindahkannya ke media sosial. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan industri jurnalistik.
“Industri media punya peran strategis sebagai sumber verifikasi berita dan informasi. Akuntabilitas media mainstream lebih tinggi daripada sekedar konten sosmed,” kata Farhan.
Media ini bagian dari empat pilar demokrasi dan harus tetap menjadi jembatan bagi perusahaan maupun lembaga pemerintah dan sejenisnya dengan memperkuat pada sektor komersil.
Survei Imogen Communication Institute (IGI) terhadap 140 media di 10 kota besar di Indonesia menyebutkan bahwa 70,2 persen responden menyatakan pandemi ini berdampak terhadap bisnis media.
Industri media memiliki sejarah panjang dan kontribusi dalam perjuangan bangsa sejak sebelum kemerdekaan hingga masa sekarang.
“Saya mendukung agar pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk belanja iklan di media mainstream sebagai bagian dari menjaga ketahanan nasional,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan, jika tidak ada upaya afirmatif terhadap industri media, maka program pemerintah untuk menangkal hoaks dan literasi media berada diambang kegagalan.
“Bisa dibayangkan kalau teman-teman jurnalis tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoaks, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Kerja jurnalis itu harus di dukung pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan lainnya harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” kata Ali.
Kebijakan afirmatif bagi keberlangsungan industri media, kata Ali, mutlak diperlukan disaat ini. Di masa gempuran informasi yang bertubi-tubi, hanya kerja jurnalistik harapan dari masyarakat informasi yang sehat.
Menurut dia, robohnya industri media akan menjadi bahaya bagi Indonesia. Jadi pemerintah sudah tepat menciptakan situasi dimana demand terhadap industri media tetap bertahan dan membesar dengan kampanye anti hoaks dan penyesatan informasi.
“Perlu juga dorongan dari sisi suplai, belanja media dan institusi pemerintahan,” kata dia.
(Olin)
