TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Menyikapi situasi saat ini, tidak cukup hanya dengan upaya sosialisasi atau bahkan deklarasi penerapan protokol kesehatan dalam hidup keseharian masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada Tasikmalaya.
Justru yang diperlukan hari ini adalah ketegasan aktif para penegak aturan dan sanksi positif bagi siapapun yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker atau mengadakan perkumpulan orang tanpa menjaga jarak atau social distancing.
“Tetapi, butuh regulasi khusus untuk menerapkan ketegasan sanksi tersebut, baik berupa Perda, Perbup/Perkada atau Keputusan Bupati yang mengatur soal batasan-batasan penerapan protokol kesehatan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi, Jumat (11/9/2020).
Kaitannya protokol kesehatan dengan pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada Tasikmalaya, Dodi mengaku belum ada ketentuan khsus mengatur, termasuk dalam UU 10 tahun 2016.
BACA JUGA: Aplikasi Penegakan Protokol Kesehatan Segera Dioprasikan
Namun kata dia, aturan tersebut bisa diciptakan apalagi UU atau peraturan pemerintah tentang keamanan dan ketertiban umum sudah jelas ada. Tinggal aturan teknis di daerah yang harus bisa menerjemahkannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hari ini.
“Saya justru menginginkan ada tim gugus tugas khusus yang mengawal kegiatan kandidat dalam masa kampanye. Jika tidak menerapkan protokol kesehatan ya bubarkan saja, apabila terus melangar cabut saja izin kampanyenya,” ujar Dodi.
Bawaslu tambah Dodi, akan membicarakan hal tersebut lebih jauh dengan pihak KPU, TNI dan Polri serta pemerintah daerah atau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam mengatakan, selama ini PCNU terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal keamanan dan kondusifitas di tengah Covid-19 dan Pilkada Tasikmalaya.
“Kita terus menekankan kepada masyarakat agar bersama-sama mencegah penyebaran virus corona dengan cara melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga memberikan arahan agar masyarakat patuh terhadap aturan atau himbauan pemerintah. Sehingga dalam Pilkada ini tidak hanya sukses tetapi juga sehat,” kata KH Atam.*
(Farhan)
