GARUT, FOKUSJabar.id: Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Garut, Tatang Sumirat menilai langkah Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan karantina wilayah (Lockdown), Senin (30/3/2020) besok sangat tepat untuk menyelamatkan sekitar tiga juta jiwa penduduk.
Meski di Kabupaten Garut belum ada yang terinfeksi Corona Virus Disease (Covid-19), namun secara nasional setiap harinya bertambah dan meningkat tajam.
Oleh karena itu, Pemda harus bergerak lebih cepat dan tegas untuk menyelamatkan masyarakat.
“Jangan sampai terlambat mengantisipasi dan jangan menunggu ada korban meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19,” tegas Tatang kepada FOKUSJabar.id, Minggu (29/3/2020).
Di Kabupaten Garut itu sendiri sambung dia, baru pada tingkatan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Baca Juga : Di balik Keindahannya, Jembatan Cirahong Ternyata Angker
Kata Tatang anggota Fraksi Partai Gerindra, Pemda Garut mesti bergerak cepat menyusul kian bertambahnya ODP dan PDP Covid-19.
“Pemda harus bergerak cepat agar tidak terkesan memble sehingga tidak dipercaya publik. Kecepatan konfirmasi hasil laboratorium pada orang-orang yang berstatus PDP harus lebih ditingkatkan,” ucap Tatang.
Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemda Garut harus tegas mencegah atau membatasi pergerakan orang.
“Jika tidak dibatasi, dikhawatirkan Covid-19 akan menyebar ke berbagai pelosok daerah di Kabupaten Garut,” imbuhnya.
“Berdasarkan masukan dari sejumlah ahli kesehatan, Pemda harus melakukan karantina wilayah atau Rapid Test secara massal. Dengan begitu, bisa secara langsung diketahui hasilnya,” saran Tatang.
Anggota dewan dua periode ini meminta Pemda realistis. Pasalnya, kemampuan penanganan medis terbatas. Terutama penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas medis sebagai garda terdepan, ruangan isolasi, alat kesehatan dan obat-obatan.
Untuk itu, Gerindra mendorong Pemda lebih serius mempertimbangkan opsi melakukan karantina. Khususnya untuk daerah pusat episentrum Covid-19.
“Pemerintah sebaiknya membuka opsi karantina sesuai UU Karantina Kesehatan. Memang berat konsekuensinya, tapi kalau pemerintah melibatkan semua komponen bangsa bergotong royong, pasti bisa dilaksanakan,” katanya.
Meski berat karena tuntutan untuk mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian untuk menyambung hidup, namun dia optimis Pemda mampu melakukan penghitungan beban anggaran dan mencari sumber anggaran tambahan lainnya untuk melakukan karantina wilayah.
“Saya yakin semangat gotong royong masyarakat untuk membantu kebutuhan pangan dan lainnya sangat tinggi. Buktinya, mereka sudah membantu pengadaan APD bagi para tenaga medis, meskipun itu sebetulnya tugas negara,” tutur dia.
Tambah Tatang, gerakan gotong royong berbasis RT/RW bisa menjadi sebuah wacana yang digerakkan. Saatnya sekarang semua komponen bangsa bersatu untuk membantu sdekaligus meyakini kepemimpinan Rudy-Gunawan-Helmi Budiman akan mampu mengatasi permasalahan Covid-19.
(Andian/Bam’s)