JAKARTA, FOKUSjabar.id: Calon ketua umum partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, Munas 2019 harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Agar apa pun hasilnya bisa diterima semua kader Golkar.
Karena, lanjut Agun, jika ada salah satu pihak yang memaksakan keinginannya dengan cara-cara tak demokratis, maka bukan tidak mungkin Golkar akan pecah kembali.
“Kalau mekanismenya tidak demokratis, tentu akan banyak kader Partai Golkar pada yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi besar-besaran. Kalau dipaksakan dengan cara seperti itu,” kata Agun kepada fokusjabar.id:
BACA JUGA:
DPC Partai Demokrat Garut Gelar Rakercab, Ini Harapan BPOKK Jabar
Misalnya, Agun menyoroti syarat pendaftaran bakal calon ketua umum (Caketum) Golkar yang mewajibkan 30 persen dukungan dari anggota partai. Dukungan itu sendiri harus diberikan sebelum Munas Golkar dimulai pada 3 Desember mendatang.
“Perbedaan munas sebelumnya dengan yang sekarang tidak demokratis, mengganjal orang maju melalui dukungan tertulis yang dilakukan pada saat menyampailan pemandangan umum. Azas pemiliham dilanggar, jadi tidak rahasia lagi,” katanya.
Bagi Agun, seharusnya pemberian dukungan dimulai ketika Munas dibuka, bukan sebelumnya. Bila dilakukan sebelumnya, pengurus daerah sebagai pemilik suara berpotensi diintimidasi. Karena itu dia merasa mekanisme yang baru terjadi di era kepemimpinan Airlangga itu bersifat otoriter.
“Dukungan 30 persen yang diserahkan di panitia Munas, harus pertanyakan. Harusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum Munas,” kata Agun.
Agun juga menegaskan mekanisme 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak terbuka dan takut memberikan dukungannya kepada calon di luar Airlangga secara terbuka. Karena itu, Ia meminta kebijakan itu dihapus dan memberikan hak kepada pemilik suara untuk memilih dan dipilih secara adil.
“Soal intimidasi terhadap pengurus daerah sebagai pemilik suara bukanlah isapan jempol. Hari ini sudah terjadi. Berapa orang yang sudah di Plt, berapa orang yang sudah dicopot, anda bisa cek. Ini harus dilawan,” jelas dia.
Di samping itu, Agun juga mengharapkan menteri-menteri dari Golkar di Kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin tidak mengintervensi Munas. Sebab, dia meyakini Presiden Jokowi melepaskan pemilihan ketua umum Golkar secara jujur dan adil.
“Menang harus dengan cara-cara demokratis seperti membuat mekanisme pemilihan yang selurus mungkin,” tegas Agun. (dar)
