BANDUNG,FOKUSJabar.id: BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat konsultasikan raperda inisiatif DPRD Jabar tentang Pusat Distribusi Pasar Provinsi ke Kemendag.
Hal yang mendasari raperda tersebut lantaran adanya monopoli pasar dari bandar besar pelaku pasar. Sehingga merugikan langsung para petani.
Ketua BP Perda DPRD Jabar Habib Syarif Muhammad mengatakan, maraknya tengkulak barang pasar masih menjadi persoalan yang kompleks. Pasalnya, kondisi tersebut mengganggu harga petani di pasaran yang menjadi produsen kebutuhan dasar bagi masyarakat.
“Itulah yang mendasari dan menjadi bagian dari upaya untuk menstabilkan harga pasar,” kata Habib di Kemendag RI, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Karena itu, kata Habib, perlu dibentuk lembaga atau badan untuk mengendalikan ataupun menstabilkan ketika harga pasar melampaui batas wajar. Sehingga diharapkan masayarakat selaku konsumen tidak dirugikan.
Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag, Sihard Hadjopan Pohan mengapresiasi atas inisiatif raperda tersebut. Terlebih hal itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyejahterakan masayarakatnya, termasuk melalui kebijakan itu. Selain itu, menjembatani dan memfasilitasi para pelaku pasar tradisional.
“Ini raperda yang positif, bagaimana agar tidak menggerus pasar tradisional khususnya,” ucap Sihard.
(LIN)
