BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.
“Insya Alloh tahun ini kita targetkan meraih WTP kedelapan,” kata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan semester II tahun 2018 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/2/2019).
Uu mengatakan, pemeriksaan keuangan dari BPK merupakan kelaziman dalam penyelenggaraan negara karena terdapat uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Baik dan tidaknya realisasi anggaran, BPK yang menentukan.
“Ada beberapa yang harus diperbaiki dan kami akan lakukan yang direkomendasikan BPK,” kata dia.
BPK mencatat ada beberapa laporan yang harus diperbaiki khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Menurut Uu, saat ini Jabar tengah membangun beberapa infrastruktur berskala besar, seperti Pelabuhan Patimban yang juga masuk dalam proyek Segitiga Rebana dan sejumlah jalan tol.
“Ini harus benar-benar selektif, jangan sampai niat baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat justru dalam realisasinya ada hal yang merugikan masyarakat,” jelas Uu.
Ketua BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa menuturkan, opini WTP Pemprov Jabar tahun ini bisa kembali diraih apabila terpenuhi delapan item laporan yang direkomendasikan BPK, terutama pada bidang infrastruktur.
“Sasaran pemeriksaannya pada kesesuaian belanja infrastruktur, yakni aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembayaran,” kata Arman.
Dia berharap hasil pemeriksaan tersebut dimanfaatkan pimpinan daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Tidak saja di OPD yang menjadi sampel pemeriksaan, tetapi di semua OPD yang bikan sampel,” kata dia.
(LIN)
