BANDUNG, FOKUSJabar.id : Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Lembaga Cyber dan Sandi Negara terkait pembentukan West Java Cyber Province.
Nantinya lembaga tersebut akan memberikan arahan dan bimbingan terkait lembaga cyber yang akan dibentuk Pemda Provinsi Jawa Barat.
” Kami pun sudah mencoba koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Lembaga Cyber dan Sandi Negara. Lembaga Sandi Negara juga akan membantu arahan dan bimbingan,” ujar Iwa di Jalan Pratista No9, Antapani, Kota Bandung, Rabu (24/10/2018).
Menurut dia, dengan adanya lembaga tersebut seluruh berita terkait Jawa Barat akan bisa diantisipasi. Bahkan diredam terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat akan mendapat informasi positif dan diharapkan Jawa Barat akan bersih atau terbebas dari berita hoax.
Untuk melindungi masyarakat dari berita yang tidak baik atau hoax, kita harus memiliki alat atau cara tertentu. Cara pertama, kerjasama dengan media. Kedua, membentuk lembaga cyber province.
Iwa menambahkan, berita hoax bisa mengganggu stabilitas sosial politik, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Mastel, pada 2017 lalu tentang wabah hoax nasional bahwa bentuk hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah dalam bentuk tulisan sebesar 62,1 persen dan diterima sebanyak 34,9 persen melalui situs web.
Kemudian jenis berita hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat sebesar 91,8 persen terkait isu sosial dan politik, serta isu sara sebesar 88,6 persen.
Untuk itu, Iwa berharap RMOL Jabar memiliki peran kuat dalam mempengaruhi pikiran masyarakat Jawa Barat. Hal itu bisa dilakukan melalui komitmen kuat untuk mengedepankan kemajuan, kedewasaan, dan kecerdasan pola pikir masyarakat Jawa Barat.
“RMOL Jabar bisa ikut serta mendukung pendidikan kedewasaan politik kepada masyarakat, terutama dalam mengantisipasi berita bohong (hoax) dan black campaign,” pungkasnya.
(Bam’s)
