BANDUNG, FOKUSJabar.id : Gubernur Jabar terpilih, Ridwan Kamil mengaku akan secepatnya melakukan penyelesaian masalah yang dikeluhkan insan olahraga Jabar terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta PP Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Emil (sapaan Ridwan Kamil) menegaskan akan menuntaskan sebelum rencana pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Rabu (5/9/2018) dilaksanakan.
Emil menuturkan, pihaknya ingin membangun masyarakat dengan cara-cara yang baik. Termasuk dalam penyelenggaraan keorganisasian olahraga. Pasalnya, suatu hal yang dimulai dengan niat yang tidak lurus dan tidak bersih karena sebuah ambisi dipastikan menghasilkan sebuah organisasi yang rapuh.
“Dan di tanah Jabar, yang namanya sebuah musyawarah harus selalu menjadi nilai. Silah asah, asih, asuh, dan silih wawangi itu harus menjadi sebuah cara yang ditempuh,” ujar Emil saat menerima insan olahraga yang terdiri dari pengurus provinsi cabang olahraga, pengurus KONI Kota/Kabupaten dan badan fungsional olahraga di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum Kota Bandung, Jumat (31/8/2018) malam.
Hal tersebut, lanjut Emil, dibuktikannya pasca kemenangannya bersama Uu Ruzhanul Ulum pada gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) jabar 2018 lalu. Emil menambahkabn, jabar juara merupakan masa depan dan Pilgub Jabar 2018 adalah masa lalu.
“Untuk itu, saya bikin dewan pertimbangan gubernur yang isinya adalah mantan yang nyalon. Ini sebagai rasa saya merangkul. Saya punya hak untuk tidak melakukan itu, tapi saya melihat negeri ini harus ada contoh. Langkah itu pun banyak yang tidak dipahami banyak orang. Tapi saya memandang, saya hidup di jaman ini dan setiap pemimpin ada jamannya serta setiap jaman ada pemimpinnya. Apalagi negeri ini butuh keteladanan,” terangnya.
Emil mengatakan, pihaknya ingin pola penyelesaian masalah di bidang olahraga dilakukan dengan cara-cara tersebut. Untuk itu, beberapa langkah akan dilakukannya untuk mengkaji keluhan-keluhan yang disampaikan insan olahraga di Jabar.
Langkah pertama yang akan dilakukan yakni meneliti dari aspek hukum dengan berdiskusi dengan orang hukum untuk memastikan argumentasi yang saya pahami pada saat ini, Jika permasalahan terkait hukum tersebut sudah jelas hitam putihnya, maka siapapun dengan status yang tidak diperbolehkan aturan tersebut maka tidak memaksakan diri.
“Mau rekayasa rapat atau rekayasa apapun, itu menjadi tidak sah. Tapi sebagai pemimpin adil, saya akan verifikasi itu dulu. Jika pada akhirnya semua pintu itu mentok, saya seorang tipe petarung. Santun bukan berarti takut, hanya saja kita punya adat,” tambahnya.
Langkah selanjutnya, karena secara aturan belum jadi gubernur, Emil mengaku akan menghadap ke PJ Gubernur Jabar, M Iriawan untuk menyampaikan permasalahan ini. Pihaknya pun akan meminta Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Dispora) Jabar melalui PJ Gubernur Jabar untuk memanggil dan menasehati pihak terkait agar situasi yang terjadi seperti yang kita harapkan semua.
“Kalau saya yang perintahkan Pak Kadispora, saya belum memiliki ada landasan hukum. Intinya, RAT atau Musorprov itu harus dilaksanakan tidak berdasar saat ada keinginan, tidak berdasar saat ada nafsu. Kunaon sih hayang-hayang teuing jadi Ketua KONI,” tegasnya.
Langkah lain yang akan ditempuh Emil yakni dengan bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Dirinya akan berkonsultasi langsung meminta penjelasan dan pandangan untuk mendapatkan pandangan-pandangan terkait keterlibatan seorang TNI aktif dalam jajaran kepengurusan olahraga.
“Saya akan tempuh langkah-langkah tersebut dan Insha Allah sebelum tanggal 5 September sudah ada keputusan,” pungkasnya.
(ageng/DAR)
