BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta badan penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) kesehatan mengoptimalkan pelayanan terhadap peserta BPJS. Saat ini di Jabar tercatat ada sekitar 31.509.522 peserta dari 43.740.159 penduduk atau telah mencapai 72,047 persen dari total keseluruhan. Belum lagi, 27 kota/kabupaten telah melakukan integrasi ke BPJS Kesehatan dengan jumlah total peserta 2.656.934 jiwa hingga Januari 2018.
Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa dalam kegiatan forum kemitraan BPJS dengan Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (7/3/2018).
Iwa menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, sepertihalnya diamanatkan pasal 28 UUD 45. Artinya, pemerintah wajib menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan secara berkesinambungan serta menjangkau seluruh masyarakat. Berdasarkan UU 24 tahun 2011 tengang BPJS, dinyakatan bahwa BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
“Kehadiran BPJS Kesehatan beberapa tahun ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif sebagai upaya perwujudan sistem jaminan sosial nasional seperti yang diamanatkan UU 40 tahun 2004,” kata Iwa.
Pihaknya atas nama Pemprov Jabar menyambut baik sekaligus mengapresiasi kepada BPJS Jabar yang telah menginisiasi forum tersebut. Sebagai upaya menunjang optimalisasi pelayanan BPJS Kesehatan, tentunya diperlukan pemahaman yang sama di antara para pemangku kepentingan mengenai berbagai hal yang terkait pelayanan BPJS Kesehatan.
Menurut Iwa, pertemuan tersebut memiliki makna strategis, selain sebagai media penyampaian berbagai informasi, juga bisa dijadikan wahana berkomunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait, utamanya untuk membahas permasalahan atau kendala.
“Kami berharap koordinasi itu bisa menghadirkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat di Jabar,” jelas dia.
(LIN)
