JAKARTA, FOKUSJabar.id: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan untuk menggelar pemilihan sekaligus pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 9 Desember 2026.
Keputusan tersebut di ambil setelah pimpinan MPR RI bersama perwakilan fraksi mengadakan rapat gabungan pada Senin, 16 November 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA:
Gantikan Gibran, Warga Jabar Dukung Dedi Mulyadi jadi Wapres
Penetapan jadwal baru ini menjadi bagian dari kelanjutan proses pengisian jabatan Wapres setelah Gibran mengundurkan diri.
Selain menentukan waktu pelaksanaan sidang paripurna, MPR juga menetapkan batas akhir bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Yakni paling lambat Rabu, 25 November 2026.
Sebelumnya, pelaksanaan sidang paripurna tersebut di rencanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Namun melalui hasil pembahasan dalam rapat gabungan, agenda pemilihan dan pelantikan mengalami perubahan jadwal menjadi 9 Desember 2026.
Keputusan ini sekaligus memberikan tahapan waktu bagi pemerintah untuk mempersiapkan kandidat pengganti Gibran.
Proses pengisian jabatan tersebut bermula dari pengunduran diri Gibran yang di sampaikan pada Kamis, 12 November 2026.
Surat pengunduran dirinya di serahkan secara langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dalam surat tersebut, Gibran menyampaikan bahwa keputusan mundur di ambil demi kepentingan bangsa dan negara serta menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua MPR, Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan keputusan pribadi Gibran.
Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR mulai menyiapkan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong.
Sesuai ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti.
BACA JUGA:
MPR Minta Prabowo Subianto Ajukan 2 Nama Cawapres
Perkembangan berikutnya terjadi pada Senin, 16 November 2026, ketika MPR menerima surat dari Presiden Prabowo.
Surat tersebut di terima langsung oleh Ahmad Muzani sekitar pukul 11.10 WIB di Kompleks Parlemen.
Sebelum membahas isinya bersama pimpinan dan perwakilan fraksi, Muzani belum bersedia mengungkapkan secara terperinci substansi surat maupun memastikan apakah dokumen tersebut telah memuat nama kandidat pengganti Gibran.
Dalam keterangannya kepada awak media, Muzani membenarkan bahwa surat dari Presiden telah di terima dan akan di bahas melalui rapat gabungan.
Ia juga meminta awak media menunggu hasil pembahasan sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut.
Setelah pembahasan selesai, rapat gabungan MPR menghasilkan sejumlah keputusan terkait kelanjutan proses pemilihan wakil presiden.
Salah satunya adalah perubahan jadwal sidang paripurna menjadi 9 Desember 2026.
Selain itu, Presiden Prabowo diberikan batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyampaikan dua nama kandidat kepada MPR sebagai calon pengganti Gibran.
Mengenai tenggat pengajuan kandidat tersebut, Muzani menyampaikan bahwa keputusan telah di sepakati dalam rapat gabungan.
“Sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” jelasnya.
Batas waktu tersebut menjadi acuan bagi Presiden untuk menyerahkan nama-nama calon sebelum MPR melanjutkan tahapan pemilihan.
Muzani turut menegaskan bahwa jumlah kandidat yang harus disampaikan Presiden sebanyak dua orang.
Ketentuan tersebut mengacu pada mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)




