GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Kantor Bupati Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut di hadiri jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Di antaranya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asda II) Dedy Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Garut.
BACA JUGA:
Sejumlah Rumah di Sukaluyu Garut Terdampak Cuaca Ekstrem
Rakor di gelar menyusul sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan ini.
Bupati Garut meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah mitigasi sejak dini. Mengingat bencana hidrometeorologi kerap terjadi setiap tahun.
“Saya minta ada kewaspadaan yang lebih di tingkatkan terkait dengan potensi-potensi bencana. Teman-teman (Camat dan Kades) harus sudah mulai melakukan mitigasi di wilayahnya masing-masing. Apabila ada potensi terjadi bencana, lakukan langkah preventif dengan mengedukasi masyarakat serta mengidentifikasi pola bencana,” tegas Abdusy Syakur Amin.
Bupati menekankan bahwa upaya pencegahan lebih baik dan lebih murah di bandingkan penanganan setelah bencana terjadi.
Karena itu, partisipasi masyarakat di perlukan. Termasuk dalam melaporkan kondisi fasilitas publik seperti jembatan dan jalan yang berpotensi mengalami kerusakan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan dinas terkait.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefulah menjelaskan, musim hidrometeorologi basah telah berlangsung sejak awal November 2026 dan memicu sejumlah kejadian bencana.
BACA JUGA:
Bupati Garut Lepas 65 Kontingen Peparda VII Jawa Barat 2026
Berdasarkan data BPBD, dari total luas wilayah Kabupaten Garut sekitar 300 ribu hektare, sebanyak 241.253 hektare masuk kategori bahaya tinggi dan 60.000 hektare kategori bahaya sedang terhadap tanah longsor.
“Hampir 80 persen lokasi di Kabupaten Garut masuk kategori bahaya tinggi terhadap tanah longsor. Jadi tetap kita konsentrasinya adalah yang tertinggi daripada longsor,” jelas Aah.
Menghadapi kondisi tersebut, BPBD menilai perlu di lakukan inventarisasi titik-titik rawan bencana berdasarkan kondisi geografis dan geologis.
Upaya mitigasi akan diperkuat melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pemantauan stabilitas tanah, konservasi lahan, serta peningkatan kewaspadaan di kawasan berisiko tinggi.
Selain tanah longsor, BPBD juga menyoroti potensi banjir di sekitar aliran sungai besar serta cuaca ekstrem berupa angin kencang yang disertai curah hujan tinggi.
“Ini harus diinventarisasi. Terutama rumah-rumah warga yang rentan terhadap terjangan cuaca ekstrem,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Aah menyampaikan sejumlah arahan kepada perangkat daerah hingga pemerintahan desa.
- Meningkatkan kesiapsiagaan personel, peralatan, dan logistik melalui apel kesiapsiagaan.
- Memetakan daerah rawan bencana secara terperinci.
- Memantau informasi cuaca terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- Memastikan sistem peringatan dini (early warning system) berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.
- Membersihkan saluran air, melakukan normalisasi sungai, serta memperbaiki infrastruktur pengendali banjir.
- Meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan melakukan pelaporan situasi secara berkala.
Aah berharap, hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana di Kabupaten Garut.
“Semoga apa yang kita rapatkan menjadi satu informasi sekaligus forum diskusi berkaitan dengan kejadian bencana dan untuk memperingatkan kita bersama terhadap bencana yang lebih besar serta mengurangi resiko bencana di Kabuspaten Garut,” harap Aah.
(Bambang Fouristian)




