MAJALENGKA, FOKUSJabar.id: Aktivitas tambang yang diduga ilegal di kawasan Desa Pajajar, Kabupaten Majalengka, masih ditemukan beroperasi meski sebelumnya telah diminta ditutup.
Kondisi tersebut membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (16/11/2026).
Dalam video yang diunggah melalui media sosialnya, Dedi menyebut terdapat sekitar 8 hingga 10 lokasi tambang yang menjadi perhatiannya. Padahal, ia mengaku sebelumnya telah meminta aparat terkait bergerak melakukan penutupan.
Baca Juga: Aliansi BEM se-Majalengka Desak DPRD Perkuat Fungsi Pengawasan
“Saya bersama warga yang melakukan penambangan ilegal di Kabupaten Majalengka, di atas Desa Pajajar yang saya sempat berkunjung, meminta agar seluruh aparat bergerak menutup tambang ilegal dan ternyata sampai hari ini beroperasi dan belum ada penanganan penutupan tambang ilegal ini,” ujar Dedi dalam unggahan media sosialnya, senin (16/11/2026).
Selain persoalan perizinan, Dedi juga menyoroti fungsi lingkungan kawasan tersebut. Menurutnya, lokasi itu merupakan daerah penyimpanan air yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat sekitar Desa Pajajar.
Dalam dialog dengan warga dan pekerja tambang, Dedi meminta aktivitas penambangan dihentikan. Ia menegaskan penertiban tidak hanya menyasar penambang kecil, tetapi juga perusahaan besar.
“Karena kalau saya tutup itu bukan hanya yang kecil, yang besar pun saya tutup. Yang perusahaan gede-gede saya tutup. Dan mereka enggak berani nambang lagi,” tegasnya.
Sumber Penghasilan Warga
Dedi juga memahami bahwa aktivitas tambang menjadi sumber penghasilan sebagian warga. Karena itu, ia menawarkan pekerjaan alternatif melalui program penanaman di kawasan Kebun Karet seluas 200 hektare yang direncanakan berlangsung pada Desember mendatang.
“Saya ganti pekerjaannya, nanti bulan Desember ada penanaman di kebun karet, luasnya 200 hektar. Itu kan tanah HGU, nanti mereka jadi kuli nanem. Pak Haji jadi suplier benih,” katanya.
Tawaran tersebut disambut kesediaan sejumlah warga. Dalam unggahan itu, mereka menyatakan memilih menghentikan aktivitas penambangan.
Baca Juga: Ulama Majalengka Serukan Persatuan
Sidak tersebut kembali menyoroti persoalan pengawasan pertambangan di Majalengka. Pasalnya, aktivitas yang menurut gubernur sebelumnya telah diminta ditutup masih ditemukan beroperasi.
Status perizinan lokasi tambang serta tindak lanjut aparat terkait kini menjadi hal yang perlu diperjelas. Penanganan juga perlu disertai pengawasan agar aktivitas serupa tidak kembali berlangsung.
Di sisi lain, rencana pekerjaan alternatif bagi warga perlu dipastikan realisasinya agar penghentian aktivitas tambang tidak menimbulkan persoalan ekonomi baru bagi masyarakat.
(Jilly Ortega)




