PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Barat (Jabar) menyatakan, orang tua santri yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh oknum anggota TNI di Kabupaten Pangandaran berhak melaporkan kasus tersebut ke kepolisian.
Langkah itu di nilai penting agar dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat di proses melalui jalur peradilan umum. Meskipun proses hukum terhadap terduga pelaku di lingkungan internal TNI telah berjalan.
BACA JUGA:
Diduga Aniaya Enam Santri Usai Konsumsi Miras, Oknum TNI Kini Ditahan di Denpom Garut
Ketua Forum KPAID Jawa Barat, Ato Rinanto mengatakan, proses hukum di internal TNI patut di apresiasi. Terutama terkait kecepatan penanganan perkara.
Namun menurut dia, proses tersebut tidak seharusnya menutup kemungkinan adanya proses hukum pidana umum.
“Proses hukum di internal wajib kita apresiasi dan kita dorong. Tetapi orang tua juga punya hak untuk melaporkan pidana umumnya ke kepolisian,” ujar Ato, Sabtu (14/11/2026).
Dia menegaskan, perlindungan terhadap anak telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Karena itu, ia berharap penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap terduga pelaku di lingkungan militer. Hak-hak anak sebagai korban juga harus di penuhi melalui mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku.
Menurut Ato, apabila orang tua korban menempuh jalur pidana umum, Forum KPAID Jabar siap memberikan pendampingan serta mengawal prosesnya hingga tuntas.
“Kami pastikan, ketika orang tua melakukan itu, kami akan melakukan pendampingan dan pengawalan sampai tuntas,” katanya.
Selain mendorong pemenuhan hak hukum korban, Forum KPAID Jawa Barat juga menaruh perhatian terhadap kondisi psikologis enam anak terdampak dalam peristiwa tersebut.
Ato mengatakan, kekerasan yang di alami anak dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi psikis. Karena itu, pemulihan psikologis menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus segera diperhatikan.
Forum KPAID Jawa Barat berencana berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setempat dan pimpinan biro pesantren untuk mengoordinasikan pendampingan terhadap para korban.
“Kami dari Forum KPAI Jawa Barat akan melakukan pendampingan psikologi kepada anak-anak. Mengingat peristiwa kekerasan yang dialami tentu akan berdampak pada terganggunya psikis,”ujar Ato.
Ia menjelaskan, Forum KPAID Jawa Barat memiliki tenaga pendamping. Termasuk psikolog dan tenaga yang memiliki kemampuan hipnoterapi untuk membantu proses pemulihan korban.
Pendampingan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemulihan psikologis. Tetapi juga mencakup pengawalan hak-hak hukum anak selama proses penanganan perkara berlangsung.
BACA JUGA:
Luka Santri Juga Luka Pemerintah, Citra Pitriyami Kerahkan Tim Terpadu Sikat Miras di Pangandaran
Ato menambahkan, anak-anak yang mengalami kekerasan dan luka fisik serius juga berhak memperoleh pemulihan kesehatan. Pemerintah perlu memastikan fasilitas kesehatan dapat diakses korban sesuai kebutuhan.
Terkait tuntutan sejumlah santri yang meminta terduga pelaku diberhentikan dari keanggotaan TNI, Ato menilai penegakan hukum harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
Menurut dia, proses hukum internal militer dan proses pidana umum merupakan dua hal yang perlu diperhatikan dalam perkara dugaan kekerasan terhadap anak tersebut.
Ia menilai, pemenuhan rasa keadilan bagi korban tidak cukup hanya dilihat dari tindakan internal terhadap anggota TNI yang diduga terlibat.
“Sehingga asas keadilan itu akan terpenuhi ketika internalnya berjalan, pidana umumnya juga dilaporkan,” ucapnya.
Ato berharap, orang tua tidak ragu menggunakan hak hukum yang dimiliki anak sebagai korban.
Pihaknya siap mendampingi keluarga apabila memutuskan melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian.
Dengan demikian, selain penanganan di lingkungan militer, hak anak atas perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku tetap menjadi perhatian.
(Sajidin)
 Jawa Barat (Jabar) menyatakan, orang tua santri yang menjadi korban dugaan){kind=link}