BEKASI, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) terus menggenjot penyelesaian berbagai program pembangunan sepanjang 2026.
Memasuki bulan November, pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL-DS) tercatat telah mencapai progres sekitar 60 persen.
BACA JUGA:
Pemkab Bekasi Siapkan 3 Prioritas APBD 2027
Capaian tersebut menjadi dasar optimisme Disperkimtan Kabupaten Bekasi untuk menuntaskan seluruh pekerjaan sesuai jadwal.
Kedua program tersebut di targetkan selesai pada akhir Desember 2026. Dengan begitu, manfaatnya dapat segera di rasakan oleh masyarakat penerima.
Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir menyampaikan bahwa perkembangan pembangunan Rutilahu sejauh ini berjalan sesuai rencana.
Pihaknya terus mendorong percepatan pekerjaan agar target penyelesaian yang telah di tetapkan dapat terpenuhi sebelum pergantian tahun.
“Alhamdulillah, untuk program Rutilahu pada November ini progresnya sudah kurang lebih 60 persen. Insyaallah pada akhir Desember nanti sudah selesai sesuai target,” kata Nurchaidir.
Pada 2026, program Rutilahu di Kabupaten Bekasi menyasar sebanyak 276 unit rumah yang tersebar di sejumlah wilayah.
Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat dengan memberikan bantuan perbaikan terhadap rumah yang kondisinya belum memenuhi standar kelayakan.
Selain perbaikan hunian, Disperkimtan juga menjalankan program SPAL-DS untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
Pelaksanaannya di lakukan melalui pembangunan fasilitas pengelolaan air limbah domestik. Termasuk penyediaan jamban atau mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah penerima manfaat.
Hingga November 2026, realisasi pembangunan fasilitas SPAL-DS juga telah mencapai sekitar 60 persen. Program tersebut di laksanakan di 22 desa dengan sasaran utama wilayah yang masuk dalam kategori kawasan kumuh.
BACA JUGA:
Normalisasi Kali CBL Bekasi Terkendala Bangunan Liar
Nurchaidir menjelaskan bahwa pelaksanaan program SPAL-DS memiliki cakupan kewenangan tertentu.
Disperkimtan Kabupaten Bekasi hanya dapat melakukan intervensi pembangunan sanitasi pada kawasan yang telah masuk dalam kategori kumuh sesuai kewenangan instansinya.
Salah satu wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan program tersebut adalah Kecamatan Cikarang Pusat.
Selain itu, sejumlah kecamatan lain yang memiliki kawasan kumuh juga menjadi bagian dari lokasi pelaksanaan pembangunan SPAL-DS.
“Kewenangan kami untuk SPAL-DS ini hanya mengintervensi kawasan-kawasan kumuh. Jadi pelaksanaannya memang di fokuskan pada wilayah yang menjadi kewenangan Disperkimtan,” jelasnya.
Tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah dan fasilitas sanitasi, Disperkimtan Kabupaten Bekasi turut melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan permukiman.
Pekerjaan yang di lakukan meliputi pembangunan jalan lingkungan serta saluran drainase untuk menunjang kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah proyek infrastruktur tersebut di laporkan telah selesai di kerjakan. Kini memasuki tahapan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara hasil pekerjaan.
Tahapan ini menjadi bagian dari proses penyelesaian pekerjaan pembangunan sebelum di nyatakan tuntas secara keseluruhan.
Disperkimtan juga memastikan seluruh kegiatan infrastruktur yang menggunakan anggaran APBD murni maupun APBD perubahan dapat di selesaikan sesuai jadwal.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh pekerjaan tersebut rampung pada akhir Desember 2026.
Di samping pembangunan infrastruktur, kegiatan penataan dan pemeliharaan taman di sejumlah wilayah juga masih berjalan.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus menyediakan fasilitas publik yang lebih baik.
“Kami berharap seluruh program dan kegiatan tahun 2026 ini berjalan lancar. Sehingga masyarakat bisa langsung menerima manfaat dari pembangunan yang di laksanakan,” ujarnya.
BACA JUGA:
Bupati Bekasi dan KDM Tinjau Sampah di KM 19 Tol Japek
Nurchaidir turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga fasilitas umum yang telah di bangun pemerintah.
Menurutnya, keberlanjutan manfaat pembangunan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan proyek. Tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat dalam merawat fasilitas yang tersedia.
“Kami mengimbau masyarakat agar fasilitas yang sudah di bangun di jaga, di rawat, dan di pelihara. Dengan begitu, manfaatnya bisa terus di rasakan dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Jingga Sonjaya)
 terus menggenjot){kind=link}