PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan catatan kritis pada momentum Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran, Minggu (25/10/2026).
Asep menegaskan bahwa DPRD bertugas memberikan masukan objektif agar roda pemerintahan berjalan sesuai semangat kebersamaan.
Baca Juga: Wagub Jabar Erwan Setiawan Minta Inventarisir Semua Mata Air di Pangandaran untuk Atasi Kekeringan
“Artinya perwujudan karyanya tentu hasil kolaborasi, kerja sama antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, NGO, organisasi profesi, dengan akademisi. Inklusi kita ini inklusi terbuka,” ujar Asep, Minggu (25/10/2026).
Asep menyebut esensi utama pemekaran Pangandaran adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Warga dahulu memperjuangkan pemekaran karena kondisi jalan yang rusak parah, seperti di wilayah Legokjawa dan Langkaplancar.
Ia mengingat kembali perjuangan awal pemekaran periode 2012–2015 saat infrastruktur daerah masih sangat tertinggal.
Pemerintah daerah saat itu memfokuskan anggaran untuk membangun jalur konektivitas pariwisata sepanjang 91 kilometer garis pantai.
“Dari Pangandaran, Karang Tirta, Batu Hiu sampai Madasari, bahkan kita buka juga dari Batukaras sampai Madasari. Dan alhamdulillah melalui kebijakan provinsi ada Sodongkopo yang tentunya Nusawiru, Batukaras, Madasari, Legokjawa itu menjadi strategi bagaimana konektivitas antar kawasan,” kata Asep.
Maknai Swadaya Jalan dan Penanganan Krisis Air
Asep menanggapi fenomena warga yang patungan membenahi jalan secara swadaya. Ia meminta Pemkab membaca aksi gotong royong tersebut sebagai cermin ketidakpuasan masyarakat.
“Luar biasa yang dilakukan masyarakat. Bisa di satu sisi itu menjadi sebuah kekesalan, tetapi itulah Indonesia. Bahwa semangat gotong royong pun harus berjalan. Tentu pemerintah daerah juga harus respek. Lahirnya gotong royong berdasarkan karena apa? Kecewaan, ketidakpuasan. Ini juga harus kita baca,” tegasnya.
Asep mendesak Pemkab membuat rencana induk jalan, saluran air, serta tata kelola air secara terintegrasi. Pemkab wajib menghadirkan empati dan compassion melalui tindakan nyata.
“Doa saya tadi terakhir lahir pemerintah yang punya empati. Empati itu adalah rasa keprihatinan, tetapi tidak cukup dengan rasa keprihatinan, harus lahir pemerintah yang compassion. Compassion adalah langkah strategis tindak lanjut daripada rasa keprihatinan itu,” ucap Asep.
Mengenai ancaman kekeringan, Asep membeberkan fakta bahwa 80 persen mata air Pangandaran berada di areal Perum Perhutani dan PTPN.
Ia meminta pemerintah segera mengamankan radius minimal 200 meter di sekitar mata air dengan tanaman konservasi penyerap air.
“Bumi, tanah, air dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsipnya sumber mata air itu menghidupi khalayak banyak, maka tidak boleh dikuasai oleh sesaat,” pungkas Asep.
(Sajidin)
