JAKARTA, FOKUSJabar.id: Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Terbatas (Ratas) soal perkembangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Khususnya Sumatra dan Kalimantan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga guna mengevaluasi langkah penanggulangan yang telah berjalan serta menentukan prioritas penanganan berikutnya.
BACA JUGA:
Golkar dan PAN Dukung Prabowo Subianto Capres 2029
Rapat yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB itu menyoroti kondisi kebakaran di Sumatra dan Kalimantan.
Pemerintah membahas perkembangan penanganan di daerah yang menjadi konsentrasi kebakaran. Termasuk Sumatra Selatan, Kalimantan dan Kepulauan Riau.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan itu mencakup upaya yang telah di lakukan, persentase pelaksanaan penanganan serta langkah konkret yang perlu di prioritaskan di wilayah terdampak.
“Saya hanya melaporkan kepada Bapak Presiden presentasi yang sudah kita lakukan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, Kepulauan Riau dan sebagainya. Apa yang sudah di tangani, berapa persentase yang sudah di laksanakan. Kemudian langkah-langkah konkret yang nanti akan kita lakukan, mana yang menjadi prioritas,” ungkap Dudung.
Dudung berharap, Presiden Prabowo memberikan arahan lebih lanjut untuk mendukung penanganan kebakaran. Terutama terhadap situasi yang memerlukan tindak lanjut segera.
“Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidentil ini,” katanya.
Pertemuan di Istana Kepresidenan itu turut di hadiri Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kehadiran para pejabat tersebut berkaitan dengan koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla.
Sejumlah pejabat lainnya mengikuti rapat secara daring melalui konferensi video. Mereka meliputi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal M. Tonny Harjono, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto.
BACA JUGA:
Kepala Bakom RI Bicara Soal Kabut Asap Karhutla
Selain jajaran pimpinan pusat, rapat tersebut melibatkan panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah dan gubernur dari sejumlah wilayah terdampak kebakaran.
Keterlibatan pemerintah daerah di perlukan untuk menyelaraskan langkah penanganan di lapangan dengan koordinasi dan prioritas pemerintah pusat.
Dalam upaya mengatasi karhutla, personel TNI dan Polri bersama instansi terkait turut membantu operasi penanggulangan.
Meski demikian, luasnya wilayah kebakaran dan kondisi lahan gambut masih menjadi kendala dalam proses pemadaman.
Api yang bertahan di bawah permukaan tanah dapat menyulitkan penanganan. Sehingga di perlukan upaya yang cermat dan berkelanjutan.
Penanganan kebakaran sebelumnya juga di lakukan melalui operasi darat dan udara dengan melibatkan petugas di lapangan.
Pelaksanaan operasi tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan lembaga yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana.
Evaluasi di perlukan untuk menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
 soal perkembangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah){kind=link}