BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membutuhkan anggaran hingga Rp800 milyar untuk menangani persoalan banjir di kawasan Bandung Selatan. Khususnya wilayah timur dari Buahbatu hingga Cibiru.
Anggaran tersebut akan di gunakan untuk membangun sistem pengendalian limpasan air. Termasuk sejumlah kolam retensi berukuran besar untuk menampung air sebelum di alirkan kembali.
BACA JUGA:
Influenza A Serang Anak, Farhan Minta Siswa Perketat Masker
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, kawasan Bandung Selatan. Terutama di selatan Jalan Soekarno Hatta, menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan penanganan serius.
Pemkot Bandung membagi kawasan tersebut menjadi dua bagian dengan garis tengah Buahbatu.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan. Khususnya di selatan Jalan Soekarno Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan, Sabtu (3/10/2026).
Untuk wilayah timur, dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menilai di perlukan perubahan konsep dalam mengendalikan limpasan air.
Farhan mengatakan, sebelumnya muncul konsep menjadikan kawasan timur sebagai ‘tol air’ dengan memperbesar saluran agar aliran air dapat segera menuju kawasan selatan. Namun, skema tersebut justru di nilai berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah kabupaten.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Di buka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” katanya.
Kondisi tersebut kemudian membuat kapasitas saluran air yang menuju wilayah selatan di perkecil. Akibatnya, aliran air kembali tertahan dan menyebabkan genangan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
Karena itu, Pemkot Bandung kini mengarahkan penanganan melalui pembangunan kolam retensi berukuran besar di kawasan timur.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” ucapnya.
Farhan mengungkapkan, kawasan sepanjang Jalan Soekarno Hatta pada masa lalu banyak berfungsi sebagai area penampungan air, tetapi kini sebagian besar telah berubah menjadi kawasan bangunan.
BACA JUGA:
133,8 Kg Tembakau Sintetis hingga 11.612 Botol Miras Dimusnahkan di Cimahi
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ungkap Dia.
Farhan mengatakan, pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut membutuhkan rekayasa teknis yang kompleks sehingga membutuhkan anggaran besar.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” jelasnya.
Pemkot Bandung selanjutnya akan mengajukan desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika desain di setujui, pembiayaan akan di upayakan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan sumber pendanaan lainnya.
Selain kawasan timur, Farhan mengatakan persoalan banjir di Bandung Selatan bagian barat juga membutuhkan penanganan lintas wilayah.
Wilayah tersebut mencakup kawasan Buahbatu, Mohammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi yang bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak bisa hanya di lakukan oleh Pemkot Bandung.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga. Lalu kita cari solusi bersama,” ungkapnya.
Farhan mengatakan, penanganan banjir membutuhkan pendekatan berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya. Sehingga solusi tidak berhenti pada batas administratif masing-masing daerah.
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” ujarnya.
Farhan mencontohkan penanganan kawasan Bandung Utara yang juga melibatkan sejumlah daerah di sekitar Kota Bandung.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” katanya.
Karena itu, Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi antardaerah agar persoalan banjir yang melintasi batas administratif dapat ditangani secara bersama.
“Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 Bandung membutuhkan anggaran hingga Rp800 milyar untuk menangani persoalan banjir di kawasan Bandung){kind=link}