PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran melayangkan kritik terhadap keterlibatan Polres Pangandaran. Dalam Gerakan Nasional Penanaman Bawang Putih Serentak di Bukit Nalangsa, Dusun Cigorowek, Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Rabu (19/8/2026).
HMI menilai program seremonial demi mengejar Rekor MURI nasional tersebut. Tidak selaras dengan kondisi geografis dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pangandaran.
Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda PTKP HMI Komisariat Pangandaran, Bayu Firman menyatakan, pemaksaan komoditas bawang putih di wilayah Langkaplancar. Tidak rasional secara sains pertanian atau agroklimatologi.
Baca Juga: SPBU Babakan Pangandaran Terbakar, Diduga Ini Penyebabnya
”Berdasarkan data Kementerian Pertanian, bawang putih lokal membutuhkan ketinggian di atas 1.000 mdpl. Dengan suhu dingin stabil agar bisa memekarkan umbi secara optimal. Sementara lokasi penanaman di Langkaplancar hanya berada di ketinggian 680 mdpl,” tegas Bayu dalam keterangan resminya, Sabtu (22/8/2026).
Menurutnya, memaksakan penanaman skala mikro di dataran rendah. Demi menggugurkan kewajiban laporan ke pusat adalah inefisiensi anggaran operasional yang tidak berdampak nyata pada hajat hidup petani lokal.
Menollak Visi Swasembada Pangan Prabowo Subianto
HMI Pangandaran menegaskan tidak menolak visi Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto. Namun mengkritisi metode eksekusinya di daerah yang dinilai mengabaikan kearifan lokal.
”Petani kita di Langkaplancar hari ini tidak kekurangan orang untuk mencangkul. Melainkan tercekik oleh kelangkaan pupuk subsidi dan permainan harga spekulan,” tambah Bayu.
Ia menyebut pilar utama pangan Pangandaran adalah sektor padi, kelapa, kapulaga, dan perikanan laut, bukan bawang putih.
”Sangat ironis ketika anggaran operasional negara begitu mudah mengalir untuk memobilisasi seremoni pejabat di kebun bawang. Sementara petani kecil harus berdarah-darah mengantre pupuk murah di lapangan,” ujarnya.
Guna menghadirkan kritik yang membangun, HMI Komisariat Pangandaran melayangkan 3 desakan rasional kepada Polres dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran:
Menuntut Kapolres beserta jajaran mengalihkan energi personel dari aktivitas bercocok tanam seremonial menjadi aksi konkret memberantas mafia pupuk subsidi.
Sapu Bersih Praktik Pungli
Juga menyapu bersih praktik pungli di jalur distribusi pangan atau wisata Pangandaran. Ketersediaan pupuk murah adalah kunci ketahanan pangan yang sesungguhnya dibutuhkan rakyat.
Mendesak sinergi program ketahanan pangan nasional di Pangandaran disesuaikan dengan geografi wilayah. Jika ada pemetaan lahan tidur, dorong penanaman padi gogo atau komoditas lokal yang sudah pasti menghidupi dapur warga.
Baca Juga: Disparbud Pangandaran Siapkan Jurus Khusus Sedot Kembali Turis Asing
Serta berikan hak kelola lahan tersebut secara berkeadilan kepada petani penggarap miskin, bukan dikendalikan lewat rantai komando aparat.
Menolak birokratisasi dan pendekatan keamanan di ruang kelola agraria sipil. HMI mendesak penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan PPL sipil.
Serta mendorong Polres bersinergi dengan dinas terkait membangun infrastruktur fisik yang mendesak. Seperti pipanisasi pengairan atau sumur bor di area persawahan Langkaplancar yang rawan kekeringan.
(Sajidin)
 Komisariat Pangandaran melayangkan kritik terhadap keterlibatan Polres Pangandaran. Dalam Gerakan Nasional Penanaman Bawang Putih Serentak di Bukit Nalangsa, Dusun Cigorowek, Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar,){kind=link}