BANDUNG, FOKUSJabar.id: Genap 81 tahun Indonesia merdeka, namun masih ada sejumlah masalah di Jawa Barat (Jabar) yang belum terselesaikan. Demikian di sampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Menurut Dia, masalah yang utama yaitu belum terpenuhinya layanan dasar masyarakat.
BACA JUGA:
IMTI Petakan Wisata Ramah Muslim di Jabar, Penilaian Dimulai dari Depok hingga Bandung
Dia mencotohkan masih ada 500 ribu rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal, wilayahnya merupakan provinsi dengan penghasil listrik terbesar.
“PLTA ada di sini, geotermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan,” kata Dedi Mulyadi di kutip jpnn.com di kawasan Gedung Sate Kota Bandung, Senin (17/8/2026).
Selain itu, masalah lainnya yang harus segera di benahi terkait infrastruktur. Dia menyebut, terdapat sejumlah kabupaten dan kota (Garut, Sukabumi dan Cianjur) infrastrukturnya masih belum memadai.
Dedi Mulyadi menyoroti soal adanya perbudakan dan perilaku feodal yang terjadi di zaman sekarang.
Dia menilai, masih ada penyelenggara negara yang hidup foya-foya, sedangkan warganya hidup menderita.
“Sifat perilaku ini bisa terjadi kepada kami penyelenggara negara hari ini. Uangnya di habisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya Rp300 ribu. Sementara rakyatnya tidak di urus. Pemimpinnya tidak bisa berbuat apapun bagi masyarakatnya. Rencananya banyak, tapi karya yang di buat oleh masyarakatnya tidak ada,” ungkap KDM.
Gubernur Jabar akan berupaya menyelesaikan semua masalah tersebut dalam kurun waktu 2 tahun ke depan.
Dalam waktu dekat, dia akan mengupayakan agar daerah yang jadi penghasil tambang atau listrik menjadi daerah yang paling makmur warganya.
Dia juga akan berupaya menghilangkan perilaku feodal.
BACA JUGA:
Bikin Jabar ‘Oyag’ Borong 100% Dukungan DPC ke Anton Sukartono Suratto
“Sekarang sudah saya buatkan dulu Keputusan Gubernur yang nanti di atur. Misalnya di APBD 2027 Kabupaten A dapat bagi hasil tambang paling tinggi. Terutama galian C, itu nanti akan kita arahkan membangun di desa,” ungkapnya.
“Birokrasinya harus membenah diri, jangan terlalu atributik. Makanya saya tidak mengutamakan atributik. Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat, segala macam. Karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa aja,” tutup KDM.
(Bambang Fouristian)
 yang belum terselesaikan.){kind=link}