spot_imgspot_img
Kamis 6 Agustus 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ganti Rugi Bangkai Tongkang Batu Bara di Pangandaran Belum Cair, Pemkab Tunggu Hitungan KLH

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Proses pencairan ganti rugi bagi masyarakat terdampak bangkai kapal tongkang batu bara di perairan Cibenda, Kecamatan Parigi, masih menggantung. Pihak terkait kini menunggu hasil penghitungan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, membeberkan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi di Pendopo Bupati Pangandaran, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga: Orangtua yang Diduga Meninggalkan Bayi Perempuan Dicari Polres Pangandaran 

Citra menjelaskan bahwa pihak asuransi belum bisa mencairkan kompensasi kerusakan lingkungan. Pihak asuransi membutuhkan penetapan nilai kerugian lingkungan secara pasti dari pihak KLH sebelum membayar ganti rugi.

“Namun untuk ganti rugi seperti jaring itu sudah diganti. Intinya yang terdampak langsung dan terlihat nominalnya itu sudah diganti,” ujar Citra.

Pemkab Pangandaran Desak Pengangkatan Bangkai Tongkang

Bupati Pangandaran mendesak pihak pemilik kapal dan asuransi agar segera mengangkat bangkai kapal serta ceceran batu bara dari dasar laut perairan Parigi.

“Semua ingin secepatnya mengangkat batu bara dan bangkai kapal tongkang itu segera dari dasar laut,” tegas Citra.

Citra juga menyayangkan pola komunikasi perusahaan yang minim hingga memicu simpang siur informasi di tengah masyarakat. Padahal, rencana teknis penanganan sudah mencakup pembersihan total dan pengangkatan kapal.

“Saya bilang ke pihak asuransi dan perusahaan, pentingkan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah daerah agar tidak terjadi bola liar,” pungkasnya.

HNSI Minta Pemkab Pangandaran Bentuk Satgas Khusus

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengaku telah menyurati Bupati untuk menanyakan kepastian penanganan kasus tersebut.

Jeje mengeluhkan minimnya akses komunikasi antara pihak perusahaan dengan para nelayan terdampak. Karena itu, ia mendorong pembentukan satgas penanganan khusus.

“Saya minta ke Ibu Bupati ada pejabat senior yang menjadi satgas penanganan batu bara agar mempermudah komunikasi,” kata Jeje.

(Sajidin)

spot_img

Berita Terbaru