BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan keandalan sistem pengawasan berbasis teknologi milik pemerintah kota dalam mendukung upaya pencegahan aksi begal dan kriminalitas jalanan. Atas dasar itu, Pemerintah Kota Bandung belum memprioritaskan peningkatan sistem (upgrade) pada Bandung Command Center.
Farhan memilih fokus mengoptimalkan operasional Command Center selama 24 jam penuh. Selain itu, pihak pemkot juga memperluas sosialisasi layanan darurat serta menambah perangkat pendukung di titik-titik rawan kejahatan.
Baca Juga: Jelang Piala Presiden Elite 2026, Panitia Puji Pelayanan Imigrasi Sambut Tiga Klub Asing
Saat ini Kota Bandung mengoperasikan tiga pusat pemantauan utama, yaitu Command Center Dinas Perhubungan di Gedebage, Area Traffic Control System (ATCS) di Balai Kota, serta Bandung Command Center (BCC) di Balai Kota. Farhan menilai pemkot hanya perlu menambah personel agar seluruh pusat kendali tersebut dapat beroperasi penuh sepanjang hari.
“Sebetulnya kita enggak pernah berhenti, 24 jam. Tapi memang yang perlu ditambah shift-nya adalah yang punya Dishub. Kita punya tiga, yaitu di Dishub Gedebage, ATCS di Balai Kota, dan Bandung Command Center di Balai Kota. Yang di Dishub dan ATCS perlu ditambah shift-nya sehingga bisa 24 jam,” kata Farhan di Sport Jabar Arcamanik Kota Bandung Jumat (24/7/2026).
Sosialisasi Layanan Darurat
Di samping memperkuat fungsi Command Center, Pemkot Bandung terus menggencarkan sosialisasi layanan darurat kepada warga. Farhan mengamati masih banyak warga yang belum memahami keberadaan nomor kontak darurat nasional maupun fitur Panic Button di aplikasi resmi Pemkot Bandung.
“Panic Button sebetulnya ada di aplikasi. Mungkin sosialisasinya belum masif. Bahkan banyak masyarakat yang belum tahu nomor 112. Padahal 112 untuk berbagai macam pengaduan, 113 khusus kebakaran, dan 119 untuk kegawatdaruratan kesehatan. Itu berlaku nasional,” katanya.
Farhan menegaskan infrastruktur teknologi Pemkot Bandung saat ini tidak memerlukan perombakan atau peningkatan sistem secara mendasar. Pemerintah kota hanya perlu menjalankan pemeliharaan rutin serta memasang pengeras suara (speaker) di area rawan, sesuai masukan Gubernur Jawa Barat.
“Enggak perlu upgrading. Maintenance perlu, tapi upgrading enggak perlu. Tinggal nambah saja. Usulan Pak Gubernur untuk menambah speaker di beberapa titik rawan akan kita tambahkan,” katanya.
Menutup penjelasannya, Farhan menyebut penanganan aksi begal menuntut pendekatan terpadu dari berbagai lini. Penanggulangan kejahatan jalanan membutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta partisipasi aktif warga.
“Tidak mungkin kita menemukan satu cara ajaib yang membuat semua langsung selesai. Jadi semua dikerahkan, pasang lampu, pasang CCTV, gerakkan siskamling. Pak Gubernur punya cara, kepolisian juga punya cara sesuai kewenangannya. Kita harus bergerak bersama-sama,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 pada Bandung Command Center){kind=link}