PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, dalam menyikapi polemik kuota lokal PSDKU Universitas Padjadjaran (Unpad). PSI menilai kebijakan Bupati bukan untuk membatasi anak daerah, melainkan sebuah upaya penyelamatan kualitas pendidikan sekaligus pembenahan kondisi fiskal daerah.
Ketua DPD PSI Pangandaran, Ir. Yayan Sugiyantoro, menegaskan bahwa pemenuhan kuota 50 persen bagi putra daerah jangan sampai mengorbankan standar mutu akademik.
Baca Juga: Libur Sekolah Dongkrak Pajak Watersport Pangandaran, Tembus Rp24,3 Juta dalam 5 Hari
Kualitas Mahasiswa Jauh Lebih Utama daripada Sekadar Kuota
Yayan menolak keras pemaksaan kuota lokal jika calon mahasiswa belum memiliki kesiapan akademik yang matang. Berdasarkan temuan di lapangan, standar nilai masuk calon mahasiswa asal Pangandaran melalui jalur afirmasi kerap berada jauh di bawah ambang batas reguler universitas.
“Keberpihakan pada putra daerah wajib kita dukung, namun harus bareng dengan peningkatan kualitas SDM. Jangan sampai niat baik ini justru menjerumuskan mahasiswa ke dalam kesulitan akademik. Karena tidak mampu mengikuti ritme perkuliahan di PTN-BH sekelas Unpad,” jelas Yayan, Selasa (30/6/2026).
Sebagai solusi yang lebih konstruktif, PSI mendukung penuh rencana Pemkab Pangandaran yang akan memfasilitasi bimbingan belajar (bimbel) khusus selama enam bulan bagi lulusan SMA lokal sebelum mereka menghadapi tes masuk Unpad.
Bupati Bereskan “Utang” Masa Lalu dan Raih Opini WTP
Selain urusan akademik, PSI melihat kebijakan evaluasi kerja sama dengan Unpad ini sebagai bagian dari bersih-bersih tata kelola keuangan daerah. Citra kini harus menanggung beban finansial masa lalu berupa tunggakan anggaran dari Pemkab Pangandaran kepada Unpad yang belum selesai pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Yayan memuji keberanian Bupati dalam melakukan efisiensi dengan mengeliminasi belanja daerah yang tidak mendesak demi menyehatkan APBD. Langkah disiplin fiskal ini terbukti membuahkan hasil manis dengan keberhasilan Pemkab Pangandaran menaikkan opini laporan keuangan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Awal Mula Berdirinya PSDKU Unpad di Pantai Selatan
Sebelumnya, mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menggagas pendirian PSDKU Unpad ini untuk mendongkrak Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) di Priangan Timur. Saat itu, faktor jarak dan biaya menjadi penghalang utama bagi anak-anak pesisir untuk mengenyam pendidikan tinggi berkualitas.
Namun seiring pergantian rektorat dan kepemimpinan daerah, komitmen proteksi kuota 50 persen tersebut kini menghadapi tantangan nyata. Langkah Citra melakukan evaluasi total bertujuan agar anggaran pendidikan tepat sasaran dan menghasilkan lulusan yang benar-benar kompetitif di tingkat nasional.
(Sajidin)
 Kabupaten Pangandaran secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami){kind=link}