DEPOK,FOKUSJabar.id: Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Depok bergerak cepat memperkuat barisan penanganan di tingkat akar rumput. Demi memastikan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan optimal, Satgas menggelar rapat koordinasi khusus bersama seluruh camat dan lurah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang DeCOR Balai Kota Depok, Selasa (30/6/2026).
Sinergi ini bertujuan mengunci celah kesalahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi masyarakat. Pemerintah Kota Depok kini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada aparatur wilayah untuk melakukan pembinaan, koordinasi, serta pengawasan melekat terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Nadiem Makarim Ungkap Sempat Dirawat di Rumah Sakit Jelang Sidang Putusan
Kunci Sukses Berada di Tangan Camat dan Lurah
Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas Percepatan Program MBG, Chandra Rahmansyah, menegaskan bahwa kesuksesan program prioritas nasional ini menuntut komitmen tinggi dari seluruh jenjang pemerintahan. Keberhasilan tidak hanya bersandar pada distribusi makanan, melainkan wajib mencakup tata kelola yang bersih, keamanan pangan yang terjamin, serta kolaborasi lintas sektor.
“Agar program ini manfaatnya bisa berdampak buat masyarakat, kita memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Harapan saya, camat dan lurah menjadi garda terdepan dalam fungsi pengawasan ini,” tegas Chandra.
Chandra menilai kehadiran camat dan lurah di lapangan akan mempertebal fungsi kontrol Satgas tingkat kota. Pengawasan ketat ini bertujuan memastikan bahwa anak-anak dan masyarakat penerima manfaat benar-benar mengonsumsi asupan yang higienis dan bergizi tinggi.
Perintah Langsung: Validasi Data Lapangan dan Cek SOP Badan Gizi Nasional
Usai koordinasi, Chandra langsung menerbitkan instruksi taktis kepada seluruh camat dan lurah untuk menyisir keberadaan SPPG di wilayah masing-masing. Aparatur wilayah wajib memeriksa jumlah titik layanan, aktivitas operasional, hingga memastikan semua kegiatan dapur umum mematuhi Standar Operasional Pelayanan (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Chandra juga meminta jajarannya mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan di sekitar lokasi pelayanan. Ia tidak ingin operasional program justru memicu masalah baru di tengah pemukiman warga.
Menutup arahannya, Chandra memberikan tugas khusus kepada kepala dinas terkait untuk melakukan verifikasi data secara berkala. Bertujuan agar tidak terjadi manipulasi laporan.
“Tolong Pak Kaban Kesbangpol dan Bu Kadinkes, jadikan validasi hasil pemantauan lapangan ini sebagai prioritas utama. Saya mengajak camat dan lurah untuk terus hadir mengawasi dan memberikan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing,” pungkas Chandra.
(Jingga Sonjaya)
 Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Depok bergerak cepat memperkuat barisan penanganan){kind=link}