BANDUNG,FOKUSjabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mencemaskan dampak pemadaman listrik yang berulang terhadap keberlangsungan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Kembang. Meskipun sistem cadangan listrik (power backup) internal berhasil menjaga pelayanan birokrasi pemerintahan tetap berjalan normal, Farhan menyebut pemadaman tersebut mulai melumpuhkan sejumlah sektor usaha rakyat.
Farhan mengonfirmasi bahwa rentetan gangguan pasokan daya ini memukul langsung sektor-sektor usaha yang bergantung penuh pada stabilitas arus listrik, mulai dari pembudidaya ikan hias hingga industri perbengkelan lokal.
Baca Juga: Polemik BMPS dan Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi Sebut 700 Sekolah Sudah Bersedia
“Pelayanan publik di lingkungan Pemkot Bandung sejauh ini aman. Karena kami memiliki sistem power backup yang sangat bagus, apalagi konsumsi energi kami sudah jauh lebih efisien. Namun, saya menerima informasi bahwa pemadaman ini mulai merugikan para pengusaha kecil,” kata Muhammad Farhan, Senin (22/6/2026).
Farhan mencontohkan komoditas ikan hias bernilai ekonomis tinggi sebagai salah satu korban terdampak paling parah. Gangguan arus listrik yang mematikan mesin aerator kolam memicu kematian massal komoditas premium tersebut.
Selain itu, sektor perbengkelan harian seperti bengkel las dan bengkel bubut di sudut-sudut Kota Bandung juga terpaksa menghentikan aktivitas produksi. Karena mesin-mesin mereka mati total.
Farhan Ingatkan Memori Kelam Krisis Listrik Jawa-Bali 2008, Minta Disdagin Data Kerugian
Guna memutus rantai kerugian warga, Farhan mendesak manajemen PLN untuk segera memperbaiki fasilitas pendukung kelistrikan dan menstabilkan pasokan daya. Pemkot Bandung menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pemenuhan infrastruktur yang PLN butuhkan di lapangan.
Situasi pemadaman listrik beruntun ini mengingatkan Farhan pada memori kelam krisis energi nasional. Kejadian yang pernah melanda sistem interkoneksi Jawa–Bali hampir dua dekade silam.
“Saya mengimbau para pengusaha agar mulai memperhatikan kesiapan sistem cadangan listrik mandiri di tempat usaha masing-masing. Pola gangguan seperti ini pernah melanda kita semua pada periode tahun 2008 sampai 2009 lalu,” ungkap Farhan.
Hingga Senin sore, Pemerintah Kota Bandung belum mengantongi dokumen laporan resmi mengenai akumulasi total nilai kerugian materiil dari masyarakat maupun pelaku usaha.
Farhan berencana segera menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendata menyeluruh dampak finansial akibat insiden pemadaman ini.
(Yusuf Mugni)
