CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Ciamis mengarahkan pembenahan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) pada penguatan kualitas data berbasis digital. Pemerintah daerah meyakini bahwa keakuratan sasaran penerima manfaat sangat bergantung pada validitas data kependudukan. Oleh karena itu, dinas terkait terus mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai solusi strategis.
Langkah nyata tersebut berjalan melalui kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Kedua instansi menggelar kegiatan aktivasi IKD massal di Aula Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Rabu (6/5/2026).
Baca Juga: Kapolres Ciamis Apresiasi Kinerja Anggota dan Pocil Berprestasi
Kegiatan ini menyasar peningkatan kapasitas para pelaksana lapangan, mulai dari aparatur Dinas Sosial, agen sosial, hingga personel Taruna Siaga Bencana (Tagana). Petugas memberikan pendampingan langsung agar para ujung tombak ini mampu mengoperasikan IKD untuk kebutuhan verifikasi data di lapangan secara lebih efektif.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Ihsan Irsyad, menegaskan bahwa penerapan sistem digital ini akan sangat membantu perbaikan tata kelola bansos di Ciamis.
“Kami ingin menjamin setiap paket bantuan jatuh ke tangan warga yang benar-benar berhak. Kehadiran IKD membuat pengelolaan data menjadi lebih tertib, terpadu, dan akuntabel,” ujar Ihsan.
Fondasi Integrasi Layanan Publik
Pada kesempatan yang sama, Kepala Disdukcapil Kabupaten Ciamis, Yayan Muhamad Supyan, memaparkan bahwa kegunaan IKD melampaui urusan administrasi kependudukan biasa. Menurutnya, platform digital ini memegang peran krusial sebagai jembatan integrasi berbagai layanan publik lintas sektoral.
“IKD bukan sekadar pengganti kartu KTP fisik yang biasa warga bawa. Sistem yang terhubung ini mempermudah dan mempercepat proses pencocokan data penerima bansos,” jelas Yayan.
Yayan menilai sinergi yang kokoh bersama Dinas Sosial menjadi kunci utama keberhasilan program-program pemerintah daerah. Data kependudukan yang bersih dan mutakhir merupakan fondasi dasar dari seluruh program intervensi sosial.
Imbauan untuk Petugas dan Masyarakat
Lebih lanjut, Yayan meminta seluruh petugas lapangan untuk segera merampungkan proses aktivasi IKD pribadi mereka. Penguasaan teknologi oleh para petugas akan mempermudah proses edukasi dan validasi data masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
Ia juga mengajak masyarakat umum di Tatar Galuh untuk mulai beralih menggunakan identitas digital. Pemerintah merancang sistem IKD ini untuk terhubung dengan berbagai akses layanan vital di masa depan, mulai dari fasilitas kesehatan hingga urusan perbankan.
Melalui lompatan teknologi ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis optimistis dapat membangun ekosistem bantuan sosial yang lebih transparan dan berbasis data yang kuat. Langkah ini sekaligus mempercepat akselerasi pelayanan publik modern yang terintegrasi di Kabupaten Ciamis.
(Mia)


