Jemuran Aktivis dan Wibawa Pemkot Tasikmalaya Jadi Sorotan

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Halaman Bale Kota Tasikmalaya mendadak jadi panggung “drama” aktivisme yang unik sekaligus pelik. 

Pemandangan tenda berkemah hingga jemuran baju yang membentang di depan pusat pemerintahan ini bukan sedang merayakan festival luar ruangan, melainkan sebuah aksi protes keras dari Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan.

​Namun, bagi Pemerintah Kota, estetika adalah harga mati. Hasilnya,  aksi bongkar pasang pun terjadi hingga tiga kali

​Kantor Wali Kota Bukan Tempat Jemuran

​Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya, Yogi Subarkah, menegaskan bahwa penertiban ini bukan sekadar soal suka atau tidak suka. Ada marwah pemerintahan yang harus di jaga.

Baca Juga: Percepat Konektivitas, PT. KAI Hadirkan Rute Bandung – Ketapang Banyuwangi

​Menurut Yogi, keberadaan tenda dan jemuran tersebut telah melanggar norma etika dan estetika.Merusak pemandangan pusat perkantoran pemerintah.

​Selain itu bertentangan dengan Tata Nilai Religius dan di anggap tidak selaras dengan citra Kota Tasikmalaya yang madani. Serta melanggar aturan penggunaan fasilitas pemerintah tanpa izin resmi.

​”Langkah ini adalah diskresi kami untuk mengembalikan wibawa pelayanan publik. Kami ingin memastikan fasilitas umum kembali nyaman untuk seluruh masyarakat,” tegas Yogi, Senin (20/04/2026).

​Di Balik Tenda, Isu Hilangnya Aset Negara

​Di seberang barisan petugas, Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan merasa suara mereka di sapu bersama tenda-tenda tersebut. 

Juru bicara komunitas, Iwan Restiawan, menyebut aksi ini adalah simbol kebuntuan komunikasi dengan Pemkot yang sampai saat ini tidak mau mendengar apa yang menjadi keluhan dan keresahan masyarakat.

Poin utamanya bukan soal tempat berkemah, melainkan dugaan pelanggaran serius pada proyek Lapang Padel For You. 

Komunitas mendesak pemerintah untuk Mencabut Izin PBG: Membatalkan Persetujuan Bangunan Gedung proyek tersebut. Karena di duga kuat proyek tersebut menghilangkan eks saluran air yang merupakan aset publik.

​”Kami merasa di cederai. Awalnya ada kesepahaman untuk membuka ruang dialog, tapi yang terjadi justru penertiban sepihak. Masalahnya bukan di tenda, tapi pada substansi yang belum di jawab,” cetus Iwan Selasa (21/4/2026).

​Titik Temu yang Masih Abu-abu

​Hingga saat ini, halaman Bale Kota masih menjadi saksi bisu tarik-ulur antara ketertiban dan aspirasi.

Baca Juga: Polres Tasikmalaya Bongkar Sindikat Penjual Trenggiling

Satpol PP tetap konsisten menjaga estetika kota, sementara para aktivis berjanji tidak akan mundur sebelum substansi aduan mereka mendapat jawaban nyata dari pemangku kebijakan.

​Pertanyaannya kini, mana yang lebih penting, keindahan wajah kota atau transparansi pengelolaan aset negara.

​Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya ruang dialog yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa solusi substantif, aksi “bongkar pasang” ini kemungkinan besar akan terus berlanjut, dan Bale Kota akan tetap menjadi arena adu urat syaraf antara keindahan visual dan keadilan sosial.

(Abdul Latif)