BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih menghadapi tantangan berat dalam menekan angka stunting. Selain faktor kesadaran masyarakat, masalah administrasi kependudukan menjadi penghambat utama dalam menjangkau balita yang memerlukan intervensi gizi.
Merujuk pada survei Kementerian Kesehatan tahun 2024, angka stunting di Kota Bandung menyentuh level 22,8 persen. Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menggunakan data tersebut sebagai acuan utama sembari menunggu pembaruan survei terbaru dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Dukung Transportasi Modern, Proyek Depo BRT Leuwipanjang Mulai Tahap Konstruksi
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung, Anhar Hadian, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti hasil survei mendatang.
“Kami mendapat informasi bahwa Kementerian Kesehatan akan melakukan survei kembali. Kami menunggu hasil tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Anhar, Rabu (15/4/2026).
Penguatan Program Makanan Pendamping
Sebagai langkah nyata, Pemkot Bandung tengah menyusun strategi untuk memperkuat Program Makanan Pendamping (PMP). Anhar mengungkapkan bahwa jajarannya akan menggelar rapat internal lanjutan dalam dua hingga tiga minggu ke depan guna mematangkan implementasi program tersebut di lapangan.
Masalah Identitas dan Akses Layanan
Anhar menyoroti kendala besar yang muncul dari status kependudukan balita di wilayahnya. Sebagai kota metropolitan, Bandung menjadi tempat tinggal bagi banyak balita yang secara administratif tidak terdaftar sebagai penduduk setempat. Kondisi ini menyebabkan mereka sering luput dari pendataan bantuan pemerintah.
“Banyak balita yang tinggal di sini tetapi identitasnya bukan warga Kota Bandung. Hal ini membuat kami sering luput mengidentifikasi mereka,” ungkap Anhar.
Masalah ini berdampak langsung pada keterbatasan akses layanan kesehatan, termasuk program Universal Health Coverage (UHC). Akibatnya, balita stunting yang membutuhkan penanganan medis lanjutan berisiko tidak mendapatkan pelayanan optimal karena terbentur aturan administrasi bantuan sosial.
Tantangan Pola Asuh
Selain masalah data, Anhar juga menekankan pentingnya perubahan perilaku di tingkat keluarga. Faktor pola asuh dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi anak masih menjadi pekerjaan rumah yang dominan bagi pemerintah.
“Kesadaran masyarakat terhadap pola makan anak yang baik dan benar masih menjadi tantangan yang cukup dominan saat ini,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 Bandung masih menghadapi tantangan berat dalam menekan angka stunting. Selain faktor kesadaran masyarakat){kind=link}