PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Polemik seputar keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) milik PT PBS di kawasan Pantai Timur Pangandaran terus mengemuka. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, turun langsung ke lokasi KJA, Kamis (18/7/2025).
Dari hasil tinjauan tersebut, Asep menemukan sejumlah persoalan yang patut menjadi perhatian serius, terutama terkait aspek konservasi, aktivitas wisata, dan kelangsungan hidup nelayan lokal.
“Tadi saya lihat langsung, baik kedalaman KJA maupun aktivitas di sekitarnya. Terjadi penumpukan fungsi di kawasan tersebut yang bisa menimbulkan persoalan sosial,” ujar Asep usai kunjungan lapangan.
Tumpang Tindih Aktivitas di Laut Pangandaran
Menurut Asep, keberadaan KJA di titik tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan, bukan hanya bagi sektor wisata, tetapi juga terhadap aktivitas nelayan dan kelestarian lingkungan.
“Kami khawatir hal ini berdampak serius terhadap kenyamanan, keamanan, dan ekonomi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Ia pun menilai bahwa aktivitas KJA tersebut melanggar regulasi, karena berada di zona yang seharusnya tunduk pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Bupati Pangandaran.
“Kita akan bersurat dan meminta kajian ulang. Aktivitas di lokasi tersebut sebaiknya dihentikan sementara sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar,” tandas Asep.
PT PBS: Sudah 6 Tahun Beroperasi, Tak Pernah Ada Masalah
Sementara itu, pihak perusahaan, melalui Pemimpin PT PBS Fiarnafi, membantah jika operasional KJA mereka telah mengganggu masyarakat atau sektor lain.
“Sebenarnya yang terganggu itu di mana? Kalau memang ada, mari kita lihat dan evaluasi bersama,” katanya.
Fiarnafi pun mengungkapkan keheranannya atas munculnya polemik ini, mengingat KJA milik perusahaannya sudah beroperasi sejak 2019 tanpa keluhan signifikan.
“Sudah enam tahun kami berjalan. Tidak pernah ada yang merasa terganggu. Mengapa baru sekarang dipermasalahkan?” ujar Fiarnafi.
Menanti Titik Temu: Konservasi, Wisata, dan Ekonomi Lokal
Di tengah tarik ulur kepentingan antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah, muncul harapan agar persoalan ini bisa terselesaikan melalui dialog, kajian ilmiah, dan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Pangandaran.
Ketegasan DPRD dan keterbukaan pihak perusahaan membuka ruang bagi solusi jangka panjang agar laut Pangandaran tetap lestari, ekonominya tumbuh, dan masyarakatnya tidak merugi.
(Sajidin)
 milik PT PBS di kawasan Pantai Timur Pangandaran terus mengemuka){kind=link}