TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Jelang pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu serentak 14 februari 2024, jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus meningkatkan frekuensi pengawasan.
Semakin dekat pencoblosan, sejumlah bentuk pelanggaran diprediksi akan masif. Sehingga perlu pengawasan yang lebih intensif.
BACA JUGA: Satpol PP Tertibkan Ribuan APK, di 11 Ruas Jalan Protokol Kota Bandung
Demikian dikatakan Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Muamarullah saat membuka Rakor Pengawasan dan Pemetaan Potensi Rawan Money Politik dan Rawan Gesekan di Cordela Suits Tasikmalaya, Jalan Yudanagara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Jumat (26/1/2024).
“Insan-insan Pengawas Pemilu harus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pengawasan. Terlebih saat ini sudah mendekati waktu pencoblosan di TPS,” ungkap Muamarullah kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pemetaan dan pengawasan sebagai bentuk upaya preventif insan-insan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.
BACA JUGA: Kemenag dan Pemkab Garut Tingkatkan Sinergi Keagamaan
“Tidak dipungkiri, dalam masa kampanye sampai menjelang waktu pencoblosan indikasi pelanggaran akan terjadi. Dan ini harus diwaspadai para pengawas supaya bentuk pelanggaran ini dapat diantisipasi,” paparnya.
Dia menuturkan, sejumlah indikasi bentuk pelanggaran dalam masa kampanye sampai menjelang pencoblosan harus dipetakan agar dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin.
“Ada bentuk pelanggaran yang perlu diantisipasi. Seperti mobilisasi massa, intimidasi, iming-iming, provokasi termasuk money politik. Ini semua wajib dilakukan antisipasi agar berjalan sesuai ketentuan dan aturan,” paparnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data pada pemilu 2019, Indeks Kerawanan di wilayah Provinsi Jawa Barat peringkat ke 4 Nasional.
“Kalau ditelusur, kerawanan di Jawa Barat tahun 2019 lalu mencapai 72 persen. Terutama pelanggaran money politik, sehingga pemilu tahun ini harus diantisipasi,” terangnya.
BACA JUGA:
Fenomena Langka, Bunga Bangkai di Tahura Juanda Mekar
Ia mengatakan, PR kita sekarang bagaimana tingkat kerawanan Pemilu 2024 di Jawa Barat bisa menurun.
“Sampai hari ini, lebih dari 6.000 surat imbauan yang dikeluarkan Bawaslu Jawa Barat terkait larangan melakukan pelanggaran Pemilu bagi peserta pemilu,” imbuhnya.
“Langkah mitigasi, edukasi pencegahan ke masyarakat dan tindakan tegas harus kita tingkatkan agar Indeks kerawan Pemilu 2024 menurun,” pungkasnya.
(Seda/Anthika Asmara)
