BANDUNG,FOKUSJabar.id: Mantan Bupati Purwakarta Jawa Barat (Jabar), Anne Ratna Mustika memberikan kesaksian pada sidang kasus dugaan korupsi dana Biaya Tak Terduga (BTT) Covid-19 Pemkab Purwakarta, Rabu (3/1/2024).
Sidang tersebut digelar di ruang Tipikor Bandung, Jalan LL. RE Martadinata Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.
BACA JUGA:
Polda Jabar Ungkap Ksus Korupsi Intensif Nakes COVID-19 Rp5,4 M
Pada sidang pemeriksaan saksi ini, selain Anne Ratna Mustika dihadirkan juga mantan Sekda Purwakarta, H. Iyus Permana yang sekarang menjabat Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pengembangan.
Kabag Hukum Pemkab Purwakarta, Dani Abdurahman, Bendahara Dinsos Purwakarta, Arief Rahmat, Direktur Utama Perumda BPR, Dedeh Kurniasih.
Sidang pemeriksaan saksi tersebut dibagi tiga sesi. Sesi pertama mantan Sekda dan Kabag Hukum.
Sesi kedua, Bendahara Dinsos, Direktur Utama Perumda BPR dan sesi terakhir Anne Ratna Mustika.
Para saksi dihadirkan untuk tiga terdakwa yakni eks Kadisnaker Purwakarta, Titov Firman Hidayat, Asep Surya Komara (Kadis Sosial) dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPS) Purwakarta.
Para saksi dicecar pertanyaan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta soal alur pemberian bantuan untuk karyawan PHK saat pandemi Covid-19 tahun 2020.
“Siapa Pemrakasanya (bantuan),” tanya Jaksa.
“Dinsos, Pak Asep Surya Komara. Pertanggungjawan Asep Surya untuk para pekerja yang kena PHK akibat Covid-19, datanya (penerima) dari SPSI,” ujarnya.
Jaksa Kejari kemudian menanyakan kepada Iyus bagaimana teknis pengajuan untuk bantuan tersebut.
“Duluan Perbup, atau permohonan?,” tanya jaksa.
“Permohonan dari SPSI. Memohon kepada Pemda memberikan bantuan kepada yang kena PHK,” kata Iyus.
Iyus mengaku jika saat proses pengajuan bantuan tersebut, pihaknya bersama Pemerintah Pusat dan Bupati aktif melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan.
“Setiap minggu ada rapat zoom dengan pusat, selalu menginstruksikan dalam penggunaan dana BTT,” katanya.
BACA JUGA:
Kasus Covid-19 Meledak, Pemprov Jabar Ingatkan Prokes dan Vaksinasi
Mantan Bupati Purwakarta, Anee Ratna Mustika mengatakan, saat itu tugasnya hanya menindaklanjuti usulan yang diajukan oleh serikat buruh.
“Pencairan itu ranah teknis. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas waktu itu ada usulan dari serikat untuk memberikan bantuan kepada karyawan terdampak pandemi Covid-19,” kata Anee.
Setelah menerima usulan tersebut, Ane kemudian melakukan rapat dengan jajarannya untuk memastikan apakah dapat direalisasikan atau tidak.
“Ternyata bisa. Mengacu kepada insturksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 kaitan dengan pencegahan, penyebaran, percepatan penanganan Covid-19. Di situ ada 3 hal. Yakni, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan jejaring sosial,” katanya.
“Nah setelah itu kita tindak lanjuti dengan mengalokasikan anggaran untuk 1.000 karyawan. Masing-masing Rp2 juta. Berarti yang akan diterima atau disalurkan Rp2 milyar. Saya hanya sampai sana menjelaskannya. Setelah itu teknis berjalan melalui OPD terkait, ” ucapnya.
Anne mengaku, ada beberapa laporan kepada pihaknnya terkait adanya penyalahgunaan anggaran BTT Covid-19.
“Saya selalu punya pemikiran positif karena kepala OPD itu adalah orang pilihan secara kopetensi. Memang ada laporan beberapa kali dari pak Sekda dan dari Inspektorat. Kemudian saya waktu itu memerintahkan inspektorat untuk mengaudit secara komprehensif,” katanya.
“Kalau saya berasumsi karena waktu itu baik saya sebagai Bupati selaku ketua satgas penanganan Covid kita itu dalam posisi yang sangat krodit. Apalagi yang kita lakukan bukan hanya kaitan dengan bantuan, apalagi bantuan masyarakat sudah banyak kita juga ada penanganan di Bidang Kesehatan yang paling berat itulah dan pengendalian ekonomi,” jelasnya.
(Yusuf Mugni/Bambang Fouristian)
, Anne Ratna Mustika memberikan kesaksian pada sidang kasus dugaan korupsi dana Biaya Tak Terduga){kind=link}