PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Wacana pinjaman anggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 350 miliar banyak kontra dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan wacana tersebut menjadi polemik hingga terjadi aksi demonstrasi.
Salah satu tokoh masyarakat Pangandaran Erwin M Thamrin menuturkan, akan ada dampak yang cukup krusial jika pinjaman jangka panjang tersebut dilakukan oleh Pemkab.
Erwin mengaku, merasa khawatir dengan pinjaman skema jangka panjang akan menjerat defisit jangka panjang dari setiap tahun anggaran dengan beban pembayaran di setiap tahunya.
BACA JUGA: Soal Gejolak Penolakan Pinjaman Rp350 Milyar, Bupati Pangandaran: Pro Kontra Hal Biasa
Padahal, para pejabat di Kabupaten pangandaran akan berganti, seperti bupati dan wakilnya, anggota DPRD serta para pejabat dilingkungan pemda lainya.
“Yang paling sulit diterima masyarakat yaitu sebuah legasi hutang yang disampaikan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintah yang akan datang,” katanya melalui pesan suara whatsapp Senin, (4/12/2023).
Menyikapi hal ini, ia meminta kearifan seluruh pihak baik dari pihak pemerintah daerah dan masyarakat. Pasalnya, bagaimanapun hutang itu sebuah beban untuk semua.
“Terlebih, Saya tidak yakin bahwa hutang itu tidak berbunga. Ini yang akan menjadi penyulit,” ujarnya.
Ia menambahkan, bila mengacu kepada pemerintahan negara dan pemerintahan daerah tentunya ada perbedaan yang signifikan.
“Kalau pemerintah daerah tidak menguasai pertambangan dan sumber daya alam lainya serta pendapatan pemerintah daerah juga terbatas” katanya.
BACA JUGA: Bupati Pangandaran Marah, Tersulut Emosi oleh Massa Aksi
“Apakah legasi ini akan menjadi residu daripada defisit anggaran di pemerintahan yang akan datang,” kata Erwin menambahkan.
Oleh karena itu, Hal demikian harus disikapi serius dan bijaksana oleh semua pihak baik itu dari pemda maupun pihak masyarakat.
(Sajidin/Anthika Asmara)
