BANDUNG,FOKUSJabar.id: Penanganan sampah di Kota Bandung perlahan sudah menunjukkan titik terang.
Sampah-sampah yang berada di TPS pun sudah mulai diangkut, yang sebelumnya berstatus darurat sampah, seperti di TPS Babakan Siliwangi, Tamansari, dan Bengawan, sampahnya sudah tidak lagi meluber ke jalan.
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mengatakan, momentum darurat sampah ini harus jadi perubahan dari hulu sampai hilir.
“Harus jelas pemilahan sampahnya. Camat dan lurah harus aktif mengedukasi masyarakat cara memilah sampah yang benar,” kata Bey saat meninjau TPS di Jalan Bengawan Kota Bandung Jabar Kamis (21/9/2023).
BACA JUGA: Status Darurat Kebakaran TPA Sarimukti Diambilalih Pemprov Jabar
Bey menyebut, Pj Wali Kota Bandung berjanji optimis mampu menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bandung selama 3 bulan ini. Tentunya sesuai dengan prosedur dan proses yang lebih baik.
“Permasalahan sampah ini selesai dengan prosedur dan proses yang lebih baik. Sudah ada beberapa kawasan bebas sampah (KBS) di Kota Bandung, salah satunya Maleer. Ini yang harus direplikasi ke tempat-tempat lain,” kata dia.
Bey mengungkapkan, masyarakat Kota Bandung memproduksi 1.500 ton sampah per hari. Sedangkan yang dikirim ke Sarimukti 1.200 ton, yang mana 900 ton di antaranya merupakan sampah organik.
“Jadi, kalau bisa diolah di rumah tangga langsung, itu akan sangat membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan terus mendorong Legok Nangka untuk bisa segera beroperasi. Jika sesuai tahapan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), November 2024 baru akan dimulai konstruksi.
“Kami minta prosesnya dimajukan agar bisa mulai lebih cepat. Sarimukti untuk 2 tahun ke depan masih aman. Harapannya sebelum 2 tahun itu, sampah sudah bisa dipindahkan ke Legok Nangka,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga berencana untuk menggunakan lahan di Cijeruk, Sumedang sebagai TPA.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Akan Gelar Bazzar, Transaksi Gunakan Sampah
“Tapi kita perlu pastikan dulu jangan sampai ada konflik atau masyarakat masih kontra dengan kebijakan tersebut. Sosialisasi ke masyarakat harus, dengan baik dan jangan memaksakan,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni/Anthika Asmara)
