JAKARTA,FOKUSJabar.id: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah menunda proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menilai pemindahan ibu kota bukan hal urgen yang mesti dilakukan saat ini.
Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pembangunan IKN bukan menjadi kebutuhan masyarakat saat ini.
“Pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent. Anggaran pembangunannya tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin untuk mendorong pemulihan daya beli,” kata Akmal.
BACA JUGA: Puan Maharani Sebut Indonesia Darurat KDRT!
Akmal mengatakan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN, sehingga belanja negara bisa lebih difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang dibutuhkan masyarakat lainnya.
“Yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN,” kata dia, melansir IDN.
Akmal juga menekankan IKN bukan bersifat prioritas karena masih ada masalah dalam daya beli masyarakat pascapandemik COVID-19.
Dia menilai anggaran nonprioritas seperti IKN Nusantara, bisa ditunda dan difokuskan dulu untuk stabilitas berbagai hal.
“Pemerintah juga dapat mencari solusi lain untuk mengatasi masalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi, seperti pengembangan kebijakan harga yang sesuai, pengendalian inflasi, subsidi bagi masyarakat kurang mampu, atau peningkatan produksi dalam sektor-sektor yang relevan,” jelas Akmal.
Seleksi logo Nusantara dilakukan oleh Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI). Dari seleksi itu, terpilih lima kandidat logo IKN yang dipilih langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Lima kandidat itu merupakan peserta dari sayembara desain logo IKN Nusantara yang digelar oleh Otorita IKN, bekerja sama dengan ADGI dan Bank Negara Indonesia (BNI).
Sayembara itu diikuti 500 desainer. Kemudian, dari seluruh peserta, dilakukan seleksi oleh ADGI hingga terpilih 10 kandidat. Kemudian, desain dari 10 kandidat itu diserahkan ke Presiden Jokowi, hingga dilakukan seleksi lagi menjadi 5 kandidat terakhir.
Logo dengan jumlah pemilih terbanyak akan ditetapkan sebagai logo resmi Ibu Kota Nusantara. Desainer yang karya logonya terpilih akan mendapatkan hadiah sebesar Rp185 juta. Selain itu, 10 pemilih dari masyarakat yang beruntung juga akan diberikan hadiah berupa motor listrik yang ditandatangani Jokowi.
(Agung)
 meminta pemerintah menunda proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)){kind=link}