JAKARTA,FOKUSJabar.id: Sejumlah warga asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terkait lahan yang diambil paksa dengan dalih pembangunan jalan tol.
Salah seorang perwakilan warga Yayat mengatakan, hingga kini proses pembayaran belum sepenuhnya rampung. Padahal, lahan tersebut tak jadi digunakan untuk membangun jalan tol.
“Lahan kami tak jadi dibangun jalan tol. Jalan tol malah dialihkan ke lokasi lainnya. Ini berproses mulai tahun 2008,” kata Yayat, saat audiensi dengan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (20/3/2022).
BACA JUGA: Pinjol Makin Marak, Ini Penjelasan dan Tips dari OJK Jabar
Pada kesempatan itu, Yayat didampingi sejumlah rekannya di antaranya Deden Hidayat, Dudi Abdullah, Tommy dan Darmawan.
Yayat menyebut, awalnya warga sama sekali tak berencana menjual lahan mereka. Namun, tiba-tiba ada tim tujuh yang disebut-sebut menjadi kuasa warga dan menjual lahan milik mereka yang akan dibangun jalan tol.
“Kami tak pernah menguasakan kepada tim tujuh, tapi tiba-tiba lahan kami diperjualbelikan. Ada pembayaran paksa. Bilamana tak diambil, barang hilang dan uang hilang,” kata dia.
Akibatnya, sebanyak 400 Kepala Keluarga (KK) di sumedang itu terpaksa merelakan lahan mereka daripada tak mendapatkan apapun.
“Luasannya 61 hektare. Kurang lebih seluruhnya Rp46 milyar untuk 400 KK. Paling tinggi lahan dibayar seharga Rp1,260 juta. Ada yang dibayar Rp900 ribu, ada juga Rp750 ribu. Lahan saya seluas 822 meter dibayar Rp10 juta,” katanya.
Pada saat pemberkasan, kata Yayat , Panitia Perluasan Tanah (P2T) meminta warga tanda tangan namun tak diperkenankan membaca isi surat yang ditandatangani tersebut.
“Pada saat pembayaran, kami dicicil, sampai ada yang selama setahun. Katanya jangan banyak-banyak pegang uang, nanti dirampok,” katanya.
Tidak berhenti disitu, setiap kali pembayaran diberikan, uang warga selalu dipotong oleh Tim Tujuh dengan alasan operasional.
Yayat bersama warga mengklaim, sudah menempuh berbagai cara untuk memperjuangkan hak mereka. Namun, hingga kini perjuangan mereka nihil.
“Sudah melapor ke Pemda, ke Polda Jabar juga. Namun selama tiga tahun tak ada perkembangan. Kami warga juga sudah menemui Komnas HAM,” katanya.
Yayat pun bersama warga berharap Ketua DPD RI dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi tersebut.
“Kami yakin Pak LaNyalla yang dapat menyelesaikan permasalahan kami. Untuk itu kami datang ke sini,” kata Yayat diamini rekan-rekannya.
LaNyalla pun langsung menanggapi aduan warga, dengan langsung mengagendakan peninjauan ke lokasi dan bertemu warga serta stakeholder terkait lainnya.
“Besok saya langsung agendakan kunjungan kerja untuk menggali informasi lebih detail ke warga dan stakeholder terkait lainnya. Hasil kunjungan kerja akan kami teruskan kepada Presiden dan Kementerian terkait,” kata LaNyalla.
LaNyalla mencatat, apa yang dialami warga di Sumedang ini bukan satu-satunya kasus sengketa antara masyarakat dan negara terkait pembangunan jalan tol.
“Tentu kita prihatin dengan peristiwa ini. Tak semestinya hal ini terjadi. Keberpihakan negara itu harus kepada rakyat. Saya perlu tegaskan, kita butuh pembangunan. Tapi bukan pembangunan yang menyingkirkan rakyat, menggusur mereka dan menjauhkan mereka dari akar budayanya,” kata dia.
(Agung)
