BANDUNG,FOKUSJabar.id: Uji kelayakan dan kepatutan 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di DPR dijadwalkan berakhir hari ini. Peningkatan kualitas Pemilu, kasus korupsi dan keterwakilan perempuan jadi penekanan terhadap calon yang lolos seleksi.
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan, komisioner yang terpilih untuk periode 2022 – 2027 ini harus mampu merealisasikan keterwakilan anggota perempuan dan pemanfaatan teknologi dalam pemutakhiran data pemilih, penghitungan dan pemantauan hasil Pemilu dan Pilkada 2024 guna meningkatkan efisiensi dan keamanan.
Pemilu 2024 yang berdekatan jadi penekanan agar kasus kematian penyelanggara pemilu yang kelelahan pada 2019 tidak terulang. Pemilu legislatif dan Pemilihan Pesiden ditetapkan pada Rabu 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada jatuh pada Rabu 27 November 2024.
“Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan pemilu dan
Pilkada sebelumya. KPU periode 2022 – 2027 harus merevisi sistem rekrutmen petugas KPPS agar jumlahnya cukup untuk saling melapis pekerjaan, serta sistem perhitungan yang melibatkan teknologi digital yang aman dan efisien,” kata Farhan dalam keterangan persnya, Rabu (16/2/2022).
Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang akan terpilih dalam proses seleksi kali ini harus figur-figur yang memiliki kemampuan dan integritas mumpuni, karena kualitas pemilu tidak lepas dari kualitas para penyelenggaranya.
Farhan memastikan, 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang diajukan Presiden ke DPR merupakan figur – figur terbaik yang melewati berbagai proses seleksi yang dilakukan tim yang dibentuk pemerintah.
Kendati begitu, dia menekankan agar para komisioner berinovasi pada tingkat partisipasi pemilih sebagai upaya menjaga legitimasi hasil Pemilu dan Pemanfaatan media digital untuk sosialisasi dan edukasi.
“Kita bergarap anggota KPU dan Bawaslu terpilih benar-benar memerhatikan kuora keterwakilan perempuan. Tidak hanya 30 persen calon, terpenting adalah mencapai 30 persen dari anggota terpilih,” kata dia.
Tantangan Pemilu 2024 Kompleks
Sementara itu, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah optimistis KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik meski akan menghadapi banyak kerumitan karena digelar serentak.
“Pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu dengan baik,” kata Juri dalam siaran persnya.
Dia menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar. Untuk itu, profesionalisme dan integritas KPU serta Bawaslu di Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.
“Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Sebab persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan,” kata dia.
(LIN)
