TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar), Asep Muslim menyoroti kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai lamban untuk melaporkan dokumen realisasi anggaran 2021 serta menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2022.
“Kami mempertanyakan laporan realisasi anggaran per enam bulan, yang belum masuk ke dewan hingga hari ini. Kami Fraksi PKB minta pimpinan DPRD bersikap tegas untuk mempertanyakan kepada pemerintah terkait keterlambatan tersebut,” kata Asep, Rabu (18/8/2021).
Menurut dia, keterlambatan penyerahan dokumen-dokumen itu, akan mempengaruhi ruang dan waktu pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 maupun RAPBD perubahan tahun 2021.
BACA JUGA: Ini 7 Tanaman yang Dipercaya sebagai Pengusir Jin
Keterlambatan itu juga akan mendorong legislatif untuk melakukan pembahasan rencana anggaran secara terburu-buru mengingat sisa waktu yang tersedia.
“Kami jadinya tidak leluasa melakukan pembahasan rencana APBD secara detil jika dokumennya belum juga diserahkan ke DPRD. Dan ini bisa jadi DPRD meloloskan usulan-usulan anggaran dari eksekutif yang tidak terlalu penting untuk rakyat. Artinya DPRD berpotensi kecolongan,” kata Anggota Fraksi PKB.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan langsung ke Bupati Tasikmalaya yang juga disaksikan oleh Wakil Bupati serta Sekda.
“Kita sudah sampaikan terkait dokumen-dokumen itu,” terang Asep singkat.
(Farhan)
