TANGERANG,FOKUSJabar.id: Masyarakat tengah dihebohkan soal pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang yang menggunakan bahan baju merek-merek mewah, seperti Louis Vuitton hingga Thomas Crown.
Melansir lpse.tangerangkota.go.id, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang mencapai Rp 675 juta. Bahkan, terdapat anggaran belanja ongkos jahit pakaian Dewan hingga mencapai Rp 600 juta.
Baju dinas berbahan merek mewah itu dikonfirmasi langsung oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Hadi Sudibjo.
Adapun bahan-bahan pakaian yang akan digunakan, yakni Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian, Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi, Theodore untuk pakaian sipil harian, dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap.
BACA JUGA: Kartu Vaksinasi Syarat Masuk Mall, Pemkot Bandung Siapkan Vaksin On The Spot
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, pihaknya tidak pernah menunjuk atau menyebut merek saat pengadaan baju dinas tersebut.
“Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah unjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya nggak tahu pasti, tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang,” kata Gatot, Selasa (10/8/2021).
Gatot mengaku bingung lantaran pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang ini baru ramai setelah pemenang tender sudah diumumkan.
Dia mennyatakan heran lantaran seluruh DPRD kabupaten/kota hingga provinsi seluruh Indonesia juga melakukan pengadaan ini.
“Kita DPRD nggak pernah nyebut merek, itu yang perlu kita luruskan dari awal, kedua bingung kita, kadang saya bingung kok ramainya pada saat ada pemenang, bukan pada saat proses, karena bicara pengadaan baju barang setahun sekali, seluruh DPRD Kabupaten Kota se Indonesia juga mengadakan, termasuk DPRD Provinsi, dan untuk asas keadilan tolong dicek juga dong,” kata dia, seperti dilansir Detik.
Gatot lantas mengungkap sebetulnya DPRD Kota Tangerang terbuka ketika ada pihak yang mempersoalkan atau memberi masukan saat proses lelang pengadaan. Dia menyebut beberapa pengadaan juga sempat dibatalkan saat proses lelang.
“Saya kasih contoh ketika kendaraan saya Camry, itu 2 kali gagal lelang, tapi karena ada yang mengingatkan, saat proses, ya saya batalkan, tapi dipersoalkan ketika proses, kemudian juga sama Gedung DPRD Rp 40 miliar, jadi kami terima kasih atas masukannya gitu, cuma kadang kita bingung kenapa ramai dan diramaikan saat ada pemenang lelang, bukan saat proses lelang,” ucapnya.
(Agung)
