BANDUNG,FOKUSJabar.id: Proses alih kelola terminal tipe B dari Pemkab Kabupaten Bandung ke Pemprov Jabar baru selesai 50 persen dari 14 terminal. Padalah proses tersebut dimulai dari tahun 2016.
Artinya baru hanya tujuh terminal yang sudah selesai melakukan proses alih kelola selama empat tahun. Bahkan hingga saat ini proses P3D (Pengalihan Personel, Peralatan, Pendanaan, dan Dokumen, tujuh dari 14 terminal tersebut belum rampung.
“Ada tujuh yang sudah siap, artinya sudah clean and clear dari sisi P3D-nya, yaitu Leuwiliang, Cikarang, kemudian juga Cileungsi, Palabuhanratu, itu di wilayah I. Kemudian tiga lagi ada di wilayah IV Ciayumajakuningsubang, yaitu Terminal Ciledug, Indramayu, dan Sumber,” kata Hery.
Belum rampung proses tersebut membuat Pemprov Jabar mengalami kendala dalam proses pengelolaan, Padalah pihaknya memiliki misi terminal dengan tipe menjadi terminal Juara.
“Bisa dikatakan saat ini baru kita lakukan rehabilitasi ringan, sedang, dan ini tidak secara signifikan mempengaruhi fungsi, dan juga simbolisasi bahwa pemprov sudah hadir di sana untuk melakukan perubahan besar setelah dialihkan dari kota/kabupaten,” kata Hery.
Dishub Jabar saat ini lebih bisa berkonsentrasi menangani tujuh terminal yang sudah selesai P3D-nya. Berbagai penataan dilakukan agar terminal Tipe B tersebut jadi lebih baik. Sedangkan untuk tujuh terminal yang belum tuntas P3D-nya belum bisa dilakukan penataan besar-besaran.
BACA JUGA: DPRD bersama Pemprov Jabar Maksimalkan Anggaran Tepat Sasaran
“Di tujuh terminal (yang sudah selesai P3D-nya) inilah kita konsentrasi karena asetnya sudah clean and clear. Kita harus bisa melakukan sesuatu membangun dari awal, baik fisik, konstruksi, sistemnya, manajemennya, pengelolaannya, dan lain sebagainya agar menjadi mewakili sebagai Terminal Juara sesuai dengan jargon Jabar Juara,” kata Hery.
Sementara untuk penataan terminal Tipe B tersebut, alokasi anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Namun, hal itu akan sejalan dengan berbagai sarana dan prasarana yang bakal dihadirkan.
“Kalau kita bicara ideal, untuk membangun satu Terminal Juara, berwawasan 4.0, digitalisasi pelayanan, dan lain sebagainya sesuai dengan karakter Jabar Juara, saya kira Pemprov Jabar membutuhkan Rp50-60 miliar, dengan asumsi untuk luasan satu hektare, kurang lebih begitu,” kata dia.
Anggaran yang dibutuhkan untuk dijalankan pada 2021 dan 2022 itu pun belum disahkan. Khusus untuk tahun anggaran 2021, saat ini sedang tahap finalisasi, terutama untuk dua terminal.
“Ini belum tuntas karena belum diketuk palu (untuk tahun anggaran) 2021 dan selanjutnya 2022,” katanya.
(Anthika Asmara)
