PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Menjelang Pilkada Pangandaran 2020, Pemkab Pangandaran mendeklarasikan gerakan netralitas ASN. Acara tersebut dirangkaikan dengan upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Pemkab Pangandaran, Kamis (17/9/2020).
Naskah deklarasi netralitas dibacakan Sekretaris Daerah Pangandaran Kusdiana dan diikuti oleh puluhan ASN yang hadir.
“Tahun ini merupakan tahun penting agenda politik karena akan diselenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangandaran. Karena itu, ASN mutlak menghindari keberpihakan,” kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.
BACA JUGA: Pilkada Pangandaran 2020 Bebas Politik Uang
Deklarasi yang digelar, kata dia, merupakan bukti kesungguhan Pemkab Pangandaran dalam menegakkan aturan dan menjaga netralitas ASN. Jeje mengatakan bahwa Pemkab akan terus mengupayakan terciptanya iklim kondusif serta memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.
“ASN adalah orang yang ada di tengah masyarakat dan mereka lebih unggul secara akademis. Maka ASN harus menjadi panutan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, Jeje pun menyampaikan bahwa mulai 26 September 2020, dirinya dan wakil bupati kan menjalani cuti untuk mengikuti Pilkada Pangandara 9 Desember 2020. Dia berharap ASN Pangandaran tetap bekerja dengan baik dan meningkatkan etos kerja.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada lima ASN Pemkab Pangandaran yang diundang ke Bawaslu untuk klarifikasi dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada.
Dugaan pelanggaran dipicu oleh berbagai bentuk atau tindakan. Ada yang gara-gara memakai masket bertuliskan pasangan calon atau gara-gara foto dengan tangan yang merujuk simbol salah satu pasangan calon.
“Selain lima ASN, ada juga dua kepala desa yang kami undang atas dugaan serupa,” kata Iwan.
(Agus/Olin)
