TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pembangunan lanjutan Sarana Olahraga (SOR) Mangunreja di Kabupaten Tasikmalaya memicu sorotan publik. Pemkab Tasikmalaya menggelontorkan dana APBD fantastis sebesar Rp40,33 miliar untuk proyek ini.
Namun, mega proyek ini minim memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga sekitar. Kontraktor pelaksana terkesan mengabaikan penyerapan tenaga kerja lokal di area pembangunan.
Baca Juga: Hari Pahlawan 2026, Pemkab Tasikmalaya Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan
Sorotan tajam tertuju kepada PT Pamarkho Megah Utama selaku kontraktor paket Tribun Timur. Perusahaan asal Subang ini menggarap proyek terbesar senilai Rp34,61 miliar.
Paguyuban PATAS SANINTEN mencatat pelaksana hanya merekrut 19 warga lokal atau 10 persen pekerja. Pihak kontraktor memboyong sebagian besar tenaga kerja dari luar daerah.
“Kami mendukung penuh pembangunan SOR Mangunreja. Namun, jangan sampai masyarakat sekitar hanya kebagian debu dan bisingnya dampak pembangunan, sementara manisnya manfaat ekonomi justru dibawa lari oleh orang luar,” tegas Ketua Paguyuban PATAS SANINTEN Dani Narada.
Dani menegaskan warga sekitar hanya meminta porsi pekerjaan fisik sederhana. Warga lokal siap bekerja sebagai tukang maupun laden bangunan.
“Permintaan masyarakat itu sebenarnya sederhana. Kami tidak minta jadi ahli teknis atau pengawas proyek. Cukup berikan ruang bagi warga lokal untuk bekerja sebagai tenaga kasar menjadi tukang atau laden. Kalau pekerjaan kasar saja warga sekitar sulit dilibatkan, di mana letak keadilan pembangunan ini?” tambah Dani.
Warga Pikul Dampak Lingkungan dan Jaga Keamanan Proyek
Masyarakat Mangunreja berhadapan langsung dengan dampak negatif proyek setiap hari. Aktivitas kendaraan berat pengangkut material memicu polusi suara dan debu di kawasan permukiman.
Warga sekitar juga ikut menjaga keamanan material proyek secara sukarela. Namun, pelaksana proyek justru mengabaikan potensi warga saat membuka lowongan kerja.
“Kami ikut menjaga keamanan material proyek di lokasi. Tapi jangankan apresiasi, saat ada kesempatan kerja, justru orang luar yang menjadi prioritas. Kami kemudian menuntut keseimbangan antara beban tanggung jawab yang dirasakan warga dengan manfaat ekonomi yang didapat,” lugas Dani.
PATAS SANINTEN Layangkan Surat Audiensi ke Dinas PUTRKPKLH
PATAS SANINTEN menuntut keterbukaan mekanisme kompensasi dan komunikasi dari pihak pelaksana. Pengurus telah melayangkan surat permohonan audiensi resmi kepada Dinas PUTRKPKLH Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa (10/11/2026).
Perwakilan warga menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Bidang Bangunan pada Kamis (12/11/2026).
“Kami tidak berniat menghambat proyek pemerintah. Kami hanya menuntut hak dasar warga. Terlebih pembangunan ini berdiri di lingkungan kami, warga harus dilibatkan. Jangan sampai kemudian masyarakat hanya terpakasa menjadi penonton di rumahnya sendiri,” kunci Dani.
Rincian Pembagian 4 Paket Proyek SOR Mangunreja 2026
Pengembangan kawasan SOR Mangunreja terbagi ke dalam empat paket pekerjaan paralel hingga akhir 2026. Total nilai kontrak seluruh paket mencapai Rp40.332.476.481.
- Paket 1 (Tribun Timur): PT Pamarkho Megah Utama menggarap proyek ini senilai Rp34,61 miliar dengan masa kerja 70 hari.
- Paket 2 (Penataan Sarpras Umum): CV El Jaya Perkasa Indonesia menggerakkan proyek senilai Rp3,35 miliar dengan durasi 65 hari.
- Paket 3 (Penataan Sarpras Penunjang): PT Senada Zero Sumaeda menjalankan pekerjaan senilai Rp1,84 miliar dengan waktu 70 hari.
- Paket 4 (Pematangan Lahan): PT Pratama Putra Gemilang menuntaskan pematangan lahan senilai Rp525,56 juta.
Masyarakat Mangunreja kini menanti solusi konkret dari Dinas PUTRKPKLH dan manajemen PT Pamarkho Megah Utama.
(Abdul Latif)
 Mangunreja di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat memicu sorotan publik){kind=link}