PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Siswa jenjang PAUD, SD, hingga SMP di Kabupaten Pangandaran berpeluang tidak naik kelas. Sekolah akan menahan siswa yang belum memenuhi kompetensi pembelajaran sesuai jenjangnya.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pangandaran memberlakukan aturan ini mulai tahun ajaran 2026/2027. Regulasi baru ini mengubah ketentuan lama yang melarang siswa tinggal kelas.
Baca Juga: Siswa SMP di Pangandaran Belum Lancar Membaca, Guru Diminta Beri Pendampingan
Sekretaris Disdikpora Pangandaran Darso mengonfirmasi perubahan kebijakan ini pada Selasa (10/11/2026). Pihaknya memberikan wewenang penuh kepada sekolah untuk menilai capaian kompetensi siswa.
“Kan kebijakan lama tidak boleh ada anak yang tinggal kelas. Nah, kebijakan sekarang boleh ada anak yang tinggal kelas jika kompetensinya belum mencukupi,” ujar Darso.
Sekolah Nilai Kemampuan Dasar Baca dan Tulis Siswa
Darso menjelaskan bahwa pihak sekolah menyoroti kemampuan dasar membaca dan menulis siswa. Selanjutnya guru dapat mempertimbangkan siswa tinggal kelas jika gagal mencapai target pembelajaran.
Darso memberi contoh target penguasaan kosakata bagi siswa kelas satu SD. Dalam hal ini, sekolah berhak menahan siswa di kelas yang sama apabila target tersebut belum terpenuhi.
“Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu. Semuanya akan menyesuaikan dengan kompetensi yang harus dikuasai pada setiap jenjang kelas,” katanya.
Pembelajaran PAUD dan Kelas Awal SD Fokus Pengenalan Dasar
Darso menekankan bahwa pembelajaran PAUD dan kelas awal SD tidak menuntut siswa langsung mahir. Pihak sekolah memfokuskan pembelajaran pada pengenalan dasar calistung.
Tahap pengenalan ini menjadi bekal penting bagi siswa untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya.
“Di kelas bawah, termasuk PAUD, pembelajaran bukan untuk langsung mahir menghitung, menulis, dan membaca. Justru pengenalan-pengenalan untuk menuju ke tingkat berikutnya,” ucap Darso.
Darso menegaskan kebijakan baru ini mengacu pada regulasi Kementerian Pendidikan. Terlebih pihak sekolah resmi memegang wewenang penentuan kenaikan kelas berbasis kompetensi pada 2026/2027.
(Sajidin)
