JAKARTA, FOKUSJabar.id: Co-Founder Katadata Insight Center, Metta Dharmasaputra menilai pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi bisa meminimalisasi praktik korupsi dalam implementasi kebijakan.
Dalam seminar virtual bertemakan kupas tuntas Kartu Prakerja, Metta mengatakan, program ini merupakan terobosan digital ekosistem dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Ini sebuah gerakan yang justru meminimalkan korupsi. Karena tidak ada aliran uang yang keluar, tidak ada cash yang keluar,” ujar Metta di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).
Metta menjelaskan, program itu berbeda dengan bansos dan mempunyai sasaran untuk meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045.
“Kenapa tidak cash, Kartu Prakerja memang didesain bukan untuk bansos, tapi untuk pelatihan. Kita harus ada satu pemahaman, ini disusun tidak dalam kondisi normal,” terangnya.
BACA JUGA: Sebelum Buka, Bioskop Wajib Terapkan Protokol Kesehatan
Metta menambahkan terobosan digital dalam implementasi Kartu Prakerja ini perlu terus didorong karena para pencari kerja saat ini adalah generasi muda yang siap terjun di era digital.
“Ini sebuah terobosan yang jangan sampai dia layu sebelum berkembang dengan sehat. Saya malah bersyukur ini ada percepatan digitalisasi dengan adanya Covid-19. Jadi saya kira kita justru harus apresiasi,” katanya.
Dalam kesempatan ini Sekretaris Jendral PP KAGAMA AAGN, Ari Dwipayana mengatakan Kartu Prakerja harus dilihat sebagai refomasi atau terobosan dalam suatu kebijakan (policy reform).
Selama ini, menurut Ari, Indonesia menghadapi problem struktural dimana adanya ketidakseimbangan atau gap antara apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.
“Perlu ada jembatan yang bisa menyambung antara apa yang menjadi tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan dunia kerja. Ini problem struktural yang puluhan tahun kita hadapi,” kata Ari.
Meski demikian ia mengakui, pelaksanaan program Kartu Prakerja masih memiliki ruang-ruang untuk penyempurnaan dan perbaikan.
Menurut dia, suatu kebijakan atau inovasi harus terbuka terhadap adanya kritik untuk perbaikan atau evaluasi agar pelaksanaan program pemerintah dapat semakin optimal.
“Masih ada ruang-ruang yang mungkin ada penyempurnaan dan perbaikan. Kritik itu adalah bagian dari upaya untuk membuat policy reform itu semakin baik,” tegasnya.
(ars/ant)
