spot_img
Senin 6 Mei 2024
spot_img
More

    KPK Panggil dua saksi kasus RTH Pemkot Bandung

    JAKARTA, FOKUSJabar.id: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil dua saksi terkait kasus korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Senin (22/6/2020).

    Kedua saksi diagendakan diperiksa untuk tersangka Dadang Suganda (DS).

    Kedua saksi tersebut, yakni Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Universitas Langlangbuana, Nana S. Permana dan seorang dari unsur swasta bernama Sulistyo Iskak.

    “Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap dua orang saksi untuk tersangka DS terkait tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada 2012 dan 2013,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

    Sebelumnya pada 2011, mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada menetapkan lokasi pengadaan tanah RTH Bandung usulan kebutuhan anggaran senilai Rp15 miliar untuk 10 ribu meter persegi.

    Setelah rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, diduga ada anggota DPRD meminta penambahan anggaran dengan alasan ada penambahan lokasi untuk pengadaan RTH.

    Besar penambahan anggarannya dari yang semula Rp15 miliar menjadi Rp57.210.000.000 untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2012.

    BACA JUGA: DPRD Kota Banjar Gelar Rapat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Covid-19

    Penambahan anggaran diduga dilakukan karena lokasi lahan yang akan dibebaskan adalah lokasi yang sudah disiapkan dan terlebih dahulu dibeli dari warga sebagai pemilik tanah. Upaya tersebut diduga dilakukan supaya beberapa pihak memperoleh keuntungan.

    Sekitar September 2012, diajukan kembali penambahan anggaran dari Rp57 miliar menjadi Rp123,93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp115,22 miliar di tujuh kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

    Dalam proses pengadaan tanah itu, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu anggota DPRD Kota Bandung periode 2009–2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

    Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

    Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung.

    Edi Siswadi memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

    Diduga Dadang Suganda diperkaya sekitar Rp30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

    (Agung/ANT)

    Berita Terbaru

    spot_img