GARUT, FOKUSJabar.id: Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan harga yang disubsidi pemerintah. Namun faktanya, harga jual gas melon melambung dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kondisi tersebut tentu saja dikeluhkan Ibu Rumah Tangga (IRT) dan para pedagang makanan skala kecil di wilayah Kabupaten Garut.
Wakil Ketua dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, Ade Sumarna menyebut, penindasan terhadap pelaku usaha kecil sudah lama dibiarkan. Terutama pengguna gas bersubsidi.
Dia sepakat dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Garut, Endang Rushendar. Saat ini tentunya harus ada gerakan yang pro kepada pengusaha kecil atau hak-hak masyarakat miskin. Terlebih, Kadin bersama Alat Penegak Hukum (APH) ada upaya akan turun gunung.
“ Kita jaga hak-hak mereka dan usut tuntas. Dengan begitu, tidak ada lagi oknum pengusaha nakal yang memperkaya diri di atas penderitaan si-miskin,” tegasnya.
Sebelumnya FOKUSJabar.id mengabarkan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Garut, Endang Rushendar mengatakan, Kadin ke depan bersama pemerintah akan membantu Hiswana Migas dalam mengawasi distribusi LPG 3 kg yang dirasakan masyarakat saat ini jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, Rp 16.000 per tabung.
“ Saat ini, masyarakat harus membeli LPG 3 kg dengan harga Rp20-30 ribu per tabung. Ini tentu saja memberatkan warga,” ujar Endang yang juga Ketua GM FKPPI Garut kepada FOKUSJabar.id, Jumat (27/12/2019).
“ Kadin ke depan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) ingin membantu Hiswana Migas dalam pendistribusiannya agar tepat sasaran dan sesuai HET. Dimana Pemda mengantongi data by name by address keluarga miskin,” ujar Endang.
(Andian/Bam’s)
