BANDUNG, FOKUSJabar.id: Anggota DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan menilai, sudah saatnya pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gedebage, Kota Bandung diserahkan kepada PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).
Terlebih manajamen Persib pun sudah menyatakan kesiapannya mengambil alih stadion untuk diubah menjadi homebase bertaraf internasional.
Menurut Farhan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus dewasa akan hal itu. Apalagi sudah ada contoh dan bukti nyata kemajuan serta fungsi stadion kalau dikelola swasta.
Baca Juga: Tips Berkendara Motor di Era New Normal
“Delegasi Dispora Kota Bandung pernah ke Kabupaten Gianyar (Bali) dan menyaksikan sendiri klub profesional mampu mengelola stadion dengan baik. Kalau mau membuat kebijakan berbasis bukti, maka pengelolaan Gelora Bandung Lautan Api harus oleh swasta, khususnya PT PBB,” kata Farhan di Bandung, Senin (23/12/2019).
Saat ini, Gelora Bandung Lautan Api terkatung-katung karena kasus korupsi pembangunannya dengan modus ketidaksesuaian spesifikasi barang, dugaan penggelembungan nilai proyek, hingga penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara Rp103 milyar. Hal itu berdampak pada kondisi stadion, sehungga perlu renovasi besar-besaran.
Menurut Farhan, isyarat manajemen Persib yang akan beralih homebase ke Stadion si Jalak Harupat harus menjadi atensi bagi Pemkot Bandung untuk segera memberi kewenangan pengelolaa. GBLA.
“Swasta, dalam hal ini PT. PBB diberi komitmen kelolaan jangka panjang. Tetapi diberi persyaratan dan pengawasan yang memastikan tidak membuka peluang penyalahgunaan seri kedua (korupsi). Jika tidak Diberikan ke PT. PBB, maka akan menimbulkan dua hal, yaitu janji GBLA untuk Persib tidak terpenuhi dan Persib akan pindah kandang ke Stadion si Jalak Harupat,” kata dia.
Jika masih dikelola pemerintah, kata dia, GBLA Gedebage yang menghabiskan Rp545 milyar dari APBD Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar dinilai akan terus merugikan negara.
“Dengan kondisi serba tidak pasti seperti sekarang, GBLA bukannya memberi manfaat dan pendapatan, justru menguras biaya perawatan Rp2,5 milyar per tahun. Lalu siapa yang mau dilindungi dengan status hukum GBLA yang menggantung?” kata Farhan.
Lebih lanjut Farhan mengajak unsur-unsur pimpinan di Kota Bandung untuk berdialog membahas GBLA dari berbagai sudut dengan transparan agar dipahami publik.
Pemkot Bandung harus mampu menjadikan GBLA sebagai homebase Persib Bandung, terlebih Persib ini kebanggaan warga Jabar.
Baca Juga: Belanja Tak Tertuga Covid-19 Tasikmalaya Capai Rp63 Milyar
“Persib milik kita, saya mengajak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, mulai dari Eksekutif, Legislatif, Kepolisan, TNI dan Adhiyaksa untuk membuka diskusi dan telaah hukum yang mendalam dan terbuka atas permasalahab stadion GBLA,” kata dia.
Sebelumnya, manajemen Persib Bandung memberi batas waktu satu bulan terkait kepastian pengalihan pengelolaan Stadion GBLA. PT PBB selaku pengelola klub akan langsung mendekati Pemkab Bandung untuk mengelola stadion si Jalak Harupat jika dalam sebulan tidak ada kejelasan.
Hal itu ditegaskan Manajer Persib Umuh Muchtar setelah meresmikan Mesjid Al-Ma Yacub, di sekitar kediamannya, di Bandung, Kamis malam 12 September 2019.
“Kami sangat serius untuk memperbaiki dan mengurus Stadion GBLA. Kami akan jadikan lapangan bertaraf internasional seperti di Eropa, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan dari Pemkot Bandung,” kata Umuh.
(LIN)
