spot_img
Senin 6 Mei 2024
spot_img
More

    Wacana Ekspor Lobster Bakal Rugikan Indonesia

    BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wacana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia membuka kran ekspor bibit lobster ke Vietnam menuai kontra dari DPR RI. Kebijakan tersebut dinilai malah akan merugikan.

    Diketahui ekspor benih lobster tersebut telah dilarang oleh menteri KKP sebelumnya, Susi Pujiastuti, karena berbagai pertimbangan yang cenderung bakal merugikan.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan, jika sampai kran ekspor benih lobster tersebut dibuka, maka nilai ekonominya malah menjadi rendah. Terlebih, jika ini di ekspor dan kembali di jual ke Indonesia. 

    ” Ada kenaikan ekonomi dari situ, tapi sifatnya hanya sementara dan kita akan rugi banyak ke depannya,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (16/12/2019).

    Terlebih kata Dedi, diprediksi Vietnam akan melakukan rekayasa dalam budidaya lobster nanti yang akan menyebabkan harga jual malah naik dan dijual lagi ke Indonesia. Padahal benih itu berasal dari Indonesia sendiri.

    Lebih lanjut kata Dedi, benih yang dijual nantinya akan dihargai murah. Sementara, setelah dibudidayakan dan dikembangkan lobster akan dijual ke Indonesia dengan sangat mahal. Hal itu akan sangat merugikan.

    “ Jadi mari kita sayangi lobster ini seperti kita menyayangi anak sendiri. Apapun yang namanya eksploitasi anak adalah perbuatan buruk, termasuk lobster,” ucapnya.

    Soal alasan KKP untuk menurunkan nilai jual ekspor ilegal, hal itu dirasa Dedi tak masuk akal. Justru, para penyelunduk seharusnya diberi tindakan tegasdan ditangkap dengan melibatkan seluruh unsur kemaritiman mulai KKP, TNI AL, Polisi Air, Bea Cukai hingga masyarakat.

    “ Terutama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berperan untuk melacak transaksi ilegal dari penjualan lobster ini. Itu kan pasti terdeteksi siapa pelaku penyelundupannya,” kata politis Partai Golkar ini.

    Dedi mengajak, seluruh elemen untuk bersama-sama melindungi aset milik bangsa, termasuk yang ada di lautan. Ia berharap ke depan pemerintah memikirkan kebijakan untuk jangka panjang dan tidak sekadar keuntungan jangka pendek semata.

    “ Jangan tergiur keuntungan sesaat,” pungkasnya.

    (AS)

    Berita Terbaru

    spot_img