JAKARTA, FOKUSJabar.id: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus UN. Tapi UN terakhir bakal diadakan tahun 2020, dan UN baru dihapus tahun 2021. Nadiem akan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
“Tahun 2021 tak ada UN lagi akan diganti dengan asesmen kompetensi. Artinya yang diasesmen adalah sekolah, guru. Dan juga ada yang namanya survei karakter. Dari situ bisa dijadikan evaluasi. Pendidikan kita sampai ke level mana,” kata Jokowi usai peresmian Tol Jakarta-Cikampek Elevated melansir detikcom.
Jokowi mendukung penug apa yang sudah diputuskan mendikbud. Jokowi menyebut, asesmen pengganti ujian nasional akan melihat sejauh mana grade sekolah tertentu. Sekolah yang di bawah grade akan dievaluasi.
Baca Juga: Pariwisata di Kota Bandung Bisa Buka, Ini Syaratnya
“Artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik,” ujar Jokowi.
Kebijakan ini sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Jokowi siap melanjutkan asesmen kompetisi jika itu menaikkan mutu pendidikan.
“Bisa saja nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalani terus,” ucapnya.
Seperti diketahui, kebijakan pengubahan versi UN ini adalah salah satu bagian dari 4 kebijakan ‘Merdeka Belajar’ yang digagas Nadiem. Meski ada restu dari Jokowi, gagasan Nadiem itu tetap mendapat kritikan. Salah satunya dari Jusuf Kalla (JK).
JK menyebut sekolah di Indonesia tidak bisa disamakan dengan sekolah di Finlandia yang jumlah penduduknya di bawah Indonesia. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia perlu memiliki standar yang baik.
“Kalau anak tidak kerja keras, tidak ada external pressure. Jangan samakan Indonesia itu sekolah-sekolah kayak di Finland, yang penduduknya 40 ribu, penduduknya hanya 5 juta. Kalau penduduk 5 juta juga kita bisa memerdekan belajar. Tapi 260 juta gimana, tanpa suatu standar yang baik nasional,” kata JK
Sementara itu, Nadiem sendiri menyampaikan bahwa ujian nasional tidak dihapus melainkan diganti. Ujian nasional (UN) diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
“Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapus. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadi UN itu diganti jadi Asesmen Kompetensi,” kata Nadiem dalam rapat kerja (raker) di Komisi X DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta melansir liputan6.com.
Nadiem juga meminta para anggota Komisi X tak lagi menyebut bahwa UN dihapus. Menurutnya, yang dihapus adalag format ujian per mata pelajaran.
“Jadi mohon tidak lagi bicara kepada media atau apa bahwa UN dihapus. Yang dihapus itu adalah format seperti yang sekarang. Yang dihapus adalah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum. Itu yang dihapus,” tutur Nadiem.
Nadiem menuturkan UN nantinya akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Eks CEO Gojek itu menyebut Asesmen Kompetensi mirip dengan The Programme for International Student Assessment (PISA) yang dibuat Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
(dar)
