BANDUNG, FOKUSJabar.id: Badan Akuntabilitas Publik DPD RI prihatin dengan lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terhadap aktivitas galian C yang terjadi di Leles, Kabupaten Garut. Terlebih galian c yang terjadi di sana banyak yang ilegal dan tidak mengantongi izin.
“Jujur kami melihat pengawasannya sangat lemah, ini domain provinsi yang harus mengetahui kondisi di bawah. Tapi tadi ada komitmen baik dari dinas ESDM, sehingga proses di bawah akan dihentikan, terutama yang izinnya habis,” kata Wakil Ketua BAP DPD RI Anzelo Wake Kako seusai membahas galian C Leles Garut di Gedung Sate, Selasa (10/12/2019).
Pertemuan itu, kata dia, sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat Leles tentang aktivitas pertambangan di sana. Ada kekhawatiran dari warga mengenai aktivitas galian C yang bisa menimbulkan longsor, bahkan banjir. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Dinas ESDM Jabar, masyarakat dan pihak perusahaan itu disepakati lima kesepakatan dan ditandatangani bersama serta akan ditindaklanjuti.
Baca Juga : ESDM Jabar Bakal Kaji Ulang Perusahaan Tambang di Garut
“Kita dari badan akuntabilitas publik DPD RI dengan semua pihak sepakat akan turun ke lokasi. Apalagi ternyata ditemukan banyak perusahaan tambang yang beroperasi di sana. Ada 12 perusahaan galian c di sana. Sehinggga tidak hanya satu perusahaan saja yang harus bertanggungjawab, kita perlu turun ke lokasi bersama,” kata Anzelo.
Tidak hanya itu, di sana pun ternyata banyak perusahaan yang izin operasinya sudah berakhir, tetapi masih beroperasi sampai sekarang. Kadis ESDM berkomitmen bahwa besok akan segera dihentikan.
“Bagi perusahaan yang nggak ada izin akan dihentikan. Yang izinnya masih dalam proses agar diurus terlebih dahulu. Dinas ESDM pun sudah berjanji akan menhentikan aktivitas perusahaan pertambangan yang izinnya sudah habis dan ilegal,” kata dia.
Dalam waktu dekat ini, pihaknya bersama seluruh stakeholder berencana akan mengawasi langsung ke lokasi.
(LIN)
