spot_img
Kamis 28 Maret 2024
spot_img
More

    Jabar Siap Jadi Inisiator Penyelesaian Polemik Kepengurusan PTMSI Pusat

    BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pascadicoretnya Tenis Meja pada PON XX/2020, Jawa Barat siap menjadi inisiator dalam penyelesaian polemik kepengurusan pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI). Saat ini, terdapat tiga kepengurusan PTMSI Pusat yakni kepengurusan Peter Layardi, Lukman Eddy dan Oegroseno yang dinilai sebagai penyebab pencoretan tenis meja di PON XX/2020 Papua.

    Ketua Umum Pengurusa Provinsi (Pengprov) PTMSI Jabar,  Ade Koesjanto menuturkan, pihaknya akan menginisiasi pertemuan dengan mantan pengurus PTMSI, Pengprov PTMSI se-Indonesia, mantan atlet, hingga wasit untuk mencari solusi penyelesaian polemik kepengurusan. Hasil dari pertemuan tersebut, akan dilaporkan kepada pihak KONI Pusat, KOI, dan pemerintah melalui Kemenpora RI.

    “Kita ingin polemik kepengurusan ini bisa selesai di tahun 2020 mendatang. Kita dari PTMSI Jabar sendiri sudah mendapat dukungan dari komunitas tenis meja dan para mantan atlet di Jabar untuk maju sebagai inisiator dalam menyelesaikan polemik kepengurusan PTMSI Pusat yang berkepanjangan ini,” ujar Ade saat ditemui di sekretariat PTMSI Jabar, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jumat (1/11/2019).

    Kisruh kepengurusan PTMSI Pusat pun, lanjut Ade, tidak hanya berdampak pada tidak dipertandingkannya tenis meja di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2019 di Jakarta serta PON XX yang digelar 20 Oktober-02 November 2020 di Papua. Namun tim tenis meja pun batal diberangkatkan menuju ajang SEA Games XXX yang akan digelar November 2019 ini di Manila, Philipina.

    “Yang paling terkena dari dampak kisruh kepengurusan ini adalah atlet. Mereka sudah berlatih keras untuk membela bangsa atau provinsi masing-masing, tapi ternyata tidak dipertandingkan,” terangnya.

    Selain pertemuan yang akan diinisiasi PTMSI Jabar, upaya lain yang bisa ditempuh yakni dengan mempertemukan antara tiga kepengurusan PTMSI Pusat yang dimediasi Kemenpora RI, KONI Pusat dan KOI. Jika masih tidak bisa diambil mufakat dari pertemuan tersebut, pemerintah, KONI PUsat, maupun KOI bisa mengambil keputusan dengan mengambil alih kepengurusan PTMSI.

    “Harus ada ketegasan juga dari pihak pemerintah dalam hal polemik di tubuh kepengurusan PTMSI Pusat. Demi Tenis Meja Indonesia Maju, kami dari pengprov PTMSI se-Indonesia siap mendukung,” tegasnya.

    (ageng)

    Berita Terbaru

    spot_img