BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memperketat izin tambang di Jawa Barat.
Dewan menilai bahwa setiap pemberian izin pertambangan seringkali tidak dilandasi dengan risiko terhadap lingkungan.
Demikian disampaikan anggota DPRD Jabar Deden Galih di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (10/10/2019).
Deden mengaku sering mempertanyakan analisa risiko terhadap pemberian izin pertambangan galian C yang dikeluarkan instansi terkait, sepertihalnya kasus di Kabupaten Purwakarta dan Leles Garut.
Jika pemberian izin itu diberikan kepada perusahaan penambang tanpa memperhatikan analisa risiko lingkungan, maka perlu ada evaluasi menyeluruh.
“Banyak kasus penambangan yang malah merugikan masyarakat. Perizinan ini kan yang mengeluarkan pihak dan instansi pemerintahan. Perlu ada pengawasan dan pengetatan pemberian izin penambangan di Jabar,” kata Deden.
Hal itu (pengetatan) perlu dilakukan secara komprehensif karena usaha penambangan ini merusak lingkungan, bahkan tingkat kerusakan luar biasa.
Jika pemerintah hanya memikirkan pendapatan daerah dari usaha penambangan itu, menurut dia justru sebaliknya pemerintah dirugikan.
“Kondisi lingkungan yang rusak tidak bisa digantikan dengan uang, apalagi kesehatan masyarakat akan terancam, belum lagi infrastruktur yang rusak. Coba hitung, dengan pemberian izin itu, lebih banyak kerugiannya atau keuntungan buat Pemda?” kata dia.
Pemerintah seharusnya tidak memberikan izin pertambangan di zona tidak aman bahkan mengancam keselamatan masyarakat.
“Pemberian izin untuk tambang ini seolah memberi izin merusak alam. Artinya harus diimbangi dengan rehabilitasi lahan atau semacamnya.
(LIN)
